Kejagung mendukung sikap pemerintah daerah yang menerbitkan SK pelarangan kegiatan Ahmadiyah. Hal ini merupakan kewenangan masing-masing daerah untuk menjaga keamanan masyarakatnya.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan masih pikir-pikir mengikuti langkah sejumlah daerah di Indonesia yang mengeluarkan SK pelarangan aktivitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI). Heryawan mengatakan akan mengkajinya terlebih dahulu.

Mendagri Gamawan Fauzi tidak mempermasalahkan adanya peraturan di daerah, seperti SK Gubernur di Jatim, yang melarang kegiatan Ahmadiyah. Kalau peraturan tersebut justru menguatkan SKB, menurut Mendagri justru lebih bagus.

Ketua Komisi VIII DPR Abdul Kadir Karding meminta agar gubernur tidak membuat peraturan terkait larangan Ahmadiyah. Aturan itu harus diputus oleh Presiden SBY dan Menag Suryadharma Ali.

PN Bekasi menjatuhkan vonis 5 bulan 15 hari untuk Murhali Barda terkait insiden HKBP Ciketing. Pimpinan ormas di Bekasi itu dinilai bersalah melanggar pasal 335 KUH.

Ketua Umum PPP Suryadharma Ali menegaskan bahwa Ahmadiyah adalah aliran sesat. SKB 3 menteri masih layak untuk menjadi pedoman menghadapi Ahmadiyah.

Proses evaluasi terhadap Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri tentang Ahmadiyah masih terus berlangsung. Evaluasi yang memfokuskan pada efektif atau tidaknya pelaksanaan SKB ini dipimpin langsung oleh pihak Kementerian Agama (Kemenag).

Kesatuan Aksi Lintas Mahasiswa (KALAM) demo menuntut pemerintah segera menolak dan membubarkan kelompok Ahmadiyah di Indonesia. Keberadaan Ahmadiyah dinilai merusak kerukunan kehidupan bergama di Indonesia.

Gelombang perubahan (demokratisasi) berwajah demonstrasi kini melanda dunia, tidak saja di Timur Tengah, namun melintasi Laut Merah, samudera Hindia hingga menyeberang melalui Samudera Atlantik.

Seruan pembubaran Ahmadiyah diserukan berbagai elemen. Aksi tuntutan pembubaran Ahmadiyah akan digelar oleh sekitar 1.000 orang dari FUI di Bundaran HI dan Komnas HAM.