Ketum Partai Golkar hasil Munas Bali, Aburizal Bakrie akan mengupayakan penyelesaian konflik internal melalui Mahkamah Partai.

Padahal dalam kepemimpinan Ical, sederet kader Golkar yang menempati kepengurusan DPP dipecat lantaran berbeda pandangan.

Ketua Harian Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie, MS Hidayat menyebut pihaknya sudah bersepakat dengan kubu Agung Laksono mengenai penggunaan kantor DPP di Slipi, Jakbar. Hidayat menyebut kantor DPP ditutup sementara dan kembali digunakan pada Januari 2015.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly menyarankan konflik di Partai Golongan Karya diselesaikan terlebih dahulu di internal partai. 

Ketua Dewan Pertimbangan Golkar kubu Aburizal Bakrie, Akbar Tandjung menyebut pernyataan kubu Agung Laksono yang mengklaim 'menang' karena putusan Menkum HAM, tidak beralasan. Sebab keputusan final atas kisruh kepengurusan Golkar belum bisa ditentukan.

Ketua DPP Golkar kubu Agung Laksono, Leo Nababan, khawatir nantinya Aburizal Bakrie (Ical) bersama kubunya akan melakukan intervensi kepada pemegang hak suara dan pemegang hak bicara.

Ketum Partai Golkar hasil Munas Bali, Aburizal Bakrie menyebut wacana Munas rekonsiliasi terlalu dini dibicarakan. Ical menghendaki penyelesaian dualisme kepengurusan melalui Mahkamah Partai dan jalur pengadilan.

Menkum HAM Yasonna H Laoly tidak mengakui Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ical) maupun kubu Agung Laksono. Wapres JK mengatakan, keputusan itu merupakan solusi terbaik.

"Kita harapkan bahwa sebetulnya kepengurusan dapat disahkan dari Munas Bali itu. Tapi karena keputusan (Menkum HAM) itu, tentu kita siap berdiskusi dengan Mahkamah Partai dan kemudian juga kita siap untuk menghadapi pengadilan," ujar Ica.

Menkum HAM Yasonna Laoly menyebut kedua Munas IX Golkar sah meski tak satu pun diakui pemerintah. Ketua DPP Golkar kubu Agung Laksono, Leo Nababan menyatakan pihaknya berterima kasih atas keputusan tersebut.