Desakan agar remisi bagi koruptor dan teroris menguat. Presiden SBY meminta pemberian remisi bagi kedua jenis terpidana itu ditinjau. Menkum HAM menjawab dengan membentuk tim pengkaji remisi.

KPK mendorong pemerintah menghapus remisi bagi koruptor. Karena itu KPK meminta SBY segera meminta Menkum HAM merealisasikan penghapusan remisi bagi koruptor.

Masih adanya perbedaan pendapat di internal Komisi III DPR terkait jumlah capim KPK yang diajukan pemerintah, apakah 8 atau 10 orang, tidak menjadi hambatan bagi Komisi III untuk tetap melakukan uji kelayakan dan kepatutan. Perbedaan pendapat itu bisa diselesaikan dengan musyawarah.

ICW menyambut baik langkah Presiden SBY yang menyetujui moratorium remisi bagi koruptor. Selanjutnya, LSM antikorupsi ini berharap presiden dapat permanenkan penghentian remisi itu.

Ketua KPK Busyro Muqoddas mengapresiasi keinginan Presiden SBY untuk menghentikan remisi bagi koruptor. Namun niatan tersebut harus dibarengi instruksi untuk merevisi UU. 

Ketua Komisi III Benny K Harman membantah kabar sudah adanya kesepakatan internal komisi terkait jumlah calon pimpinan KPK yang akan menjalani fit and proper test.

Komisi III DPR memilih mendahulukan proses uji kepatutan dan kelayakan calon hakim agung dibanding calon pimpinan capim KPK. Alasannya, pada akhir bulan ini rangkaian proses pemilihan hakim agung harus selesai.

Mendagri Gamawan Fauzi dan Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar dijadwalkan datang dalam rapat kerja (raker) Komisi II DPR. Mereka rencananya akan menandatangani draf naskah RUU Penyelenggaraan Pemilu.

Untuk keperluan penanganan konflik sosial, DPR segera membahas RUU Konflik Sosial. Komisi I dan III DPR yang berinisiatif untuk mengajukan rancangan produk hukum baru tersebut.

Kabar Gayus Tambunan tertipu penggandaan uang oleh rekan sesama Napi di sel LP Cipinang langsung disikapi oleh Kemenkum HAM. Petugas tak bisa mencegah.