Proses seleksi calon pimpinan KPK di Komisi III molor dan terancam tidak akan selesai tepat waktu. KPK mengingatkan, sejumlah kerugian besar jika sampai pimpinan KPK mengalami masa vakum.

Fit dan proper test Capim KPK terancam tertunda lagi. Sebab, rapat Komisi III DPR yang membahas mekanisme LHKPN belum tuntas hari ini. Belum selesainya rapat ini bisa berimbas pada terganggunya jadwal fit dan proper test capim KPK.

Komisi III DPR melakukan rapat dengan Pansel KPK untuk membahas mekanisme LHKPN Capim KPK yang kemarin sempat dipermasalahkan. Namun rapat terpaksa diskors karena kehadiran Menkum HAM Amir Syamsuddin.

Kekeliruan dalam formulir Laporan Harta Kekayaan untuk Pansel Capim KPK tengah menjadi sorotan. KPK menyatakan, mereka tak pernah diminta Pansel untuk mengeluarkan draft harta kekayaan para calon pimpinan.

Ketua DPR Marzuki Alie berpendapat masalah dokumen LHKPN beberapa orang calon pimpinan KPK merupakan keteledoran petugas KPK. Ia menegaskan masalah LHKPN tidak akan mengganggu proses pemilihan capim KPK.

Komisi III DPR akan memanggil Menkum HAM bersama Pansel KPK. Tujuannya meminta klarifikasi keduanya sebelum melanjutkan fit and proper test capim KPK.

Komisi III DPR akan memanggil Menkum HAM dan Pansel KPK. Tujuannya mencari klarifikasi terhadap dugaan keteledoran administrasi yang dilakukan Pansel KPK dalam dokumen LHK beberapa orang calon pimpinan KPK.

Saat ini pejabat wajib melaporkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) pada KPK. Dulu saat Pak Harto berkuasa, pejabat eselon I ke atas, langsung melaporkan data LHKPN mereka pada Soeharto.

Calon pimpinan KPK mulai melontarkan ide dan gagasannya. Yunus Husein ingin pemberantasan korupsi KPK didukung keinginan kuat dari DPR dan pemerintah.

Bambang Soesatyo menjadi buah bibir. Kepemilikan mobil mewahnya menjadi sebuah fenomena. Ternyata total harta tidak bergeraknya mencapai Rp 10,4 miliar.