Partai Hanura mendukung keputusan KPU yang menyatakan putusan MA tidak berlaku surut. Sikap itu dinilai tepat dan tidak menggangu pelantikan anggota DPR 2009-2014.

PD batal memperoleh kursi tambahan di DPR karena KPU tidak mengubah penetapan kursi pileg terkait putusan Mahkamah Agung. Menyikapi hal tersebut, PD mengaku tidak kecewa.

Kinerja DPR kembali menuai kritik. Kali ini pencapaian target pengesahan UU di masa sidang ke IV yang menjadi sorotan. Wakil rakyat dinilai gagal memaksimalkan kerjanya.

RUU Tipikor tengah digodok pemerintah dan DPR. Di tengah-tengah ketergesaan pembahasan, pasal-pasal krusial yang justru mengancam pemberantasan korupsi lolos.

Gugatan perdata senilai Rp 1 triliun yang dilayangkan koalisi 24 partai politik asal Nias Selatan batal didaftarkan di PN Medan. Penggugat tidak membawa uang cukup untuk membayar biaya pendaftaran perkara Rp 912 ribu.

Ketua DPR Agung Laksono menyatakan prihatin atas insiden jatuhnya heli TNI AU di Lanud Atang Sendjaja, Bogor, Jawa Barat. Agar tak terulang, TNI diminta terbuka untuk diaudit.

Delegasi DPR yang diwakili Komisi I mendesak agar pihak Malaysia serius dalam perundingan mengenai Ambalat. Belasan pertemuan pembahasan selalu menemui jalan buntu. Wakil Menlu Malaysia pun didesak bersikap serius.

Malaysia berulang kali masuk ke wilayah perairan Indonesia di Ambalat, Kalimantan Timur. Hal ini disinyalir sengaja dilakukan hanya untuk melihat sikap bangsa Indonesia atas pelanggaran ini.

Menkes angkat bicara soal Prita Mulyasari (32) yang saat ini menjadi terdakwa kasus pencemaran nama baik RS Omni International. Menurut Menkes, kasus ini sebenarnya tidak akan terjadi jika pihak RS memberikan hasil tes trombosit Prita.

Rumah Sakit Omni tidak bisa diberi sanksi karena tidak memberikan hasil tes trombosit kepada Prita Mulyasari. Demikian pula hak-hak Prita untuk mendapatkan hasil tes trombosit itu tidak bisa dipaksakan karena belum ada UU.