"Kita harapkan bahwa sebetulnya kepengurusan dapat disahkan dari Munas Bali itu. Tapi karena keputusan (Menkum HAM) itu, tentu kita siap berdiskusi dengan Mahkamah Partai dan kemudian juga kita siap untuk menghadapi pengadilan," ujar Ica.

Menkum HAM Yasonna Laoly menyebut kedua Munas IX Golkar sah meski tak satu pun diakui pemerintah. Ketua DPP Golkar kubu Agung Laksono, Leo Nababan menyatakan pihaknya berterima kasih atas keputusan tersebut.

Menkum HAM Yasonna Laoly menolak hasil Munas Bali dan Jakarta dan masih mengakui Munas Golkar Riau sebagai pijakan. Dengan demikian pengurus Golkar pimpinan Ketum Aburizal Bakrie yang masih diakui pemerintah.

Presiden Jokowi telah membentuk Badan Keamanan Laut (Bakamla) berdasarkan Perpres Nomor 178/2014. Bakamla yang memiliki wewenang lebih luas dari lembaga sebelumnya, Bakorkamla, dikoordinasikan oleh Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai sikap Menkum HAM Yasonna Laoly yang tidak memberi keputusan terkait dualisme kepengurusan hasil Munas Golkar sudah sejalan dengan UU.

Kementerian Hukum dan HAM memutuskan dualisme kepengurusan Partai Golkar diserahkan penyelesaiannya ke internal partai. Menkum Yasonna H Laoly menyebut sesepuh Golkar bisa berperan menjadi juru damai menuju munas islah.

Kubu Ical yang sejak awal yakin bakal 'menang' di Kemenkum HAM pun mengancam akan menggugat sang menteri yang memperlakukan berbeda dengan PPP kub Romahurmuziy.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly meminta Partai Golongan Karya menyelesaikan sendiri konflik internal mereka. Mungkinkah Agung dan Ical akan menempuh jalur islah?

Menkum HAM Yasonna Laoly menempuh jalur tengah dalam memutuskan keabsahan kepengurusan Golkar. Poros Muda Golkar menanggapi positif maksud Yasonna yang ingin permasalahan diselesaikan dengan mekanisme internal.

Presiden Jokowi menolak 64 grasi gembong narkoba yang dihukum mati dan memerintahkan segera mengeksekusinya. Tapi Jaksa Agung berdalih dirinya tersandera putusan MK yang menyatakan PK boleh berkali-kali.