Lulung kaget bukan kepalang saat tahu aksi tim penyidik Polri menggeledah ruang kerjanya terkait kasus pengadaan UPS. Ia memprotes keras dan menjamin bersih dari kasus korupsi itu, terungkap dalam 3 pembelaan ini:

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana alias Haji Lulung protes ruangannya digeledah penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bareskrim Polri. Penyidik sendiri bersikukuh bahwa penggeledahan kewenangan melekat yang diatur undang-undang.

Anggota Bareskrim Mabes Polri menggeledah ruang kerja Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana di Lantai 9 Gedung DPRD. Penyidik korupsi pengadaan UPS itu juga menggeledah ruangan Komisi E DPRD.

Direktorat Tipikor Bareskrim Polri kebut menuntaskan kasus dugaan korupsi pengadaan UPS di dua Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat dan Pusat. Sore ini ruang Komisi E DPRD DKI Jakarta Digeledah.

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse dan Kriminal Polri menjadwalkan pemeriksaan lanjutan terkait kasus pengadaan UPS di dua Suku Dinas Pendidikan di Jakarta Barat dan Pusat. Pemeriksaan dilakukan terhadap dua anggota DPRD DKI Jakarta.

Seorang pejabat Departemen Pendidikan di negara bagi Victoria, Australia, diduga menyalurkan jutaan dolar dana bantuan sekolah ke berbagai perusahaan keluarganya. Modusnya adalah membebani sekolah untuk membayar berbagai tagihan palsu.

Komisi III DPR malam ini menggelar rapat kerja dengan Menkum HAM Yasonna Laoly terkait putusan tingkat I soal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pimpinan KPK.

Yunani kembali terancam sanksi FIFA karena rencana campur tangan pemerintah. Padahal pemerintahnya sedang berusaha keras meredam gejolak kekerasan dalam sepakbola mereka.

7,5 jam penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bareskrim Polri menggeledah sebuah ruko yang menjadi kantor distributor Uninterrupted Power Suply (UPS) di Surabaya. Beberapa barang bukti disita terkait dugaan korupsi yang melibatkan dua pejabat di Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat dan Jakarta Pusat.

Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengatakan kebijakan Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Plt Pimpinan KPK sudah tepat.