KPU menemukan indikasi DPT yang disampaikan 9 partai dari Poros Penegak Keadilan palsu. Alasannya tidak ada tanda tangan dari ketua PPS.

Tema-tema 'membumi' seperti perhatian atas rakyat kecil terus menjadi bahasan menarik bagi parpol dalam materi kampanye. Masing-masing parpol, seakan berlomba-lomba mengklaim telah memperjuangkan nasib wong cilik.

Di samping membuat repot banyak parpol, perubahan jadwal kampanye juga mendatangkan tanda tanya khusus. Ada parpol yang mempertanyakan kepentingan politik di balik perubahan jadwal tersebut.

Menurut pasal 84 UU Pemilu, melibatkan anak-anak dalam kampanye adalah pelanggaran pemilu yang masuk kategori pidana. Sanksinya 3 sampai 12 bulan kurungan dan denda Rp 3 sampai 12 juta.

Sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), kampanye dalam bentuk rapat umum mulai digelar Senin (16/3/2009) ini hingga 5 April mendatang.

Meski hari ini adalah dimulainya jadwal kampanye terbuka, namun baru dua parpol yang menyerahkan daftar tim kampanyenya ke KPU Bandung. Padahal, batas akhir penyerahan adalah sepekan sebelum kampanye.

Mengapa Mega ogah bicara dengan SBY? Kisahnya bermula pada 2004, saat SBY tak mau bicara terus terang pada atasannya bahwa dia hendak maju sebagai capres. Kalau SBY terus terang, pasti masalahnya lain.

Berita bahwa Presiden SBY akan berkampanye di Jawa Barat pada 26 Maret 2009 diralat KPU. Berita bahwa Presiden SBY akan berkampanye di Jawa Barat pada 26 Maret 2009 diralat KPU. KPU menyampaikan bahwa SBY berkampanye pada 27 Maret, sehingga sudah sesuai dengan jadwal KPU.

Capres Partai Hanura Wiranto mengajak partai-partai besar untuk bergabung dengan Poros Penegak Kebenaran dan Keadilan. Menurutnya  sudah bukan saatnya untuk mengumbar gengsi.

Pertemuan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tak membuat Ketua Umum Hanura Wiranto minder. Pertemuan 9 parpol yang digagasnya pun dinilai lebih dahsyat daripada pertemuan JK-Mega.