Agar kesalahan yang dilakukan Pansel dalam memverifikasi LHKPN capim KPK tak terulang lagi, perlu dibentuk satu lembaga khusus untuk menyeleksi pimpinan komisi-komisi di Indonesia. 

Bukan hanya Komisi III DPR saja yang mengklarifikasi ke Pansel Capim KPK mengenai kekeliruan di formulir laporan kekayaan, salah satu Capim KPK Bambang Widjojanto juga mencoba melakukan hal serupa. Bedanya, Bambang meminta klarifikasi kepada KPK.

Akhirnya Komisi III DPR menerima kesalahan Pansel KPK atas kelalaian formulir LHKPN. Proses fit and proper test pun akan dilanjutkan segera mungkin.

"Ada kecelakaan beruntun. Kecelakaan pertama, formulir yang kita unduh ternyata kadaluarsa tapi masih ditayangkan dalam website www.anggaran.kemenkeu.go.id," ujar Anggota Pansel KPK Imam B Prasodjo.

"Tadi sudah saya sampaikan, kita ambil form itu mentah-mentah. Saya perlu jelaskan duduk permasalahannya, kalau langsung diminta jawaban ya dan tidak, itu sudah selesai. Lebay, ini sudah berlebihan," gugat Patrialis.

Ada yang berbeda dengan penampilan Ketua Pansel KPK, Patrialis Akbar, saat menyambangi Gedung DPR. Eks Menkum HAM ini kini berambut plontos dan dagunya dihiasi brewok nan tebal.

"Kita akan klarifikasi soal LHKPN itu juga soal ranking Pansel KPK. Kenapa ada itu rangking," ujar Ketua Komisi III, Benny K Harman.

"Apa saya salah kalau menemukan kecerobohan Pansel? Saya yang menemukan kecerobahan Pansel, bukannya dipuji. Mengapa Pansel yang melakukan kecerobohan kok dipuja-puja?" gugat Benny K. Harman.

Sekretaris Fraksi PAN DPR Teguh Juwarno menyayangkan adanya penundaan klarifikasi calon pimpinan (capim) KPK. Penundaan tersebut, menurutnya mengakibatkan mundurnya fit and proper test capim KPK.

Proses seleksi calon pimpinan KPK di Komisi III molor dan terancam tidak akan selesai tepat waktu. KPK mengingatkan, sejumlah kerugian besar jika sampai pimpinan KPK mengalami masa vakum.