Eksepsi (keberatan) Andi Kosasih terhadap dakwaan jaksa ditolak majelis hakim. Alhasil, sidang mafia pajak itu akan berlanjut ke tahap pemeriksaan saksi yang diagendakan 21 September mendatang.

PN Jakarta Barat kembali menyidangkan 21 teroris Aceh dengan agenda eksepsi. Dari jumlah tersebut, 20 terdakwa meminta agar mereka disidang di tempat kejadian perkara yakni di PN Jantho, Aceh Besar.

Terdakwa kasus dugaan korupsi minyak Blok Ramba, Sumsel, Aditya Wisnuwardhana, tidak ditahan oleh kejaksaan. Padahal, cucu pendiri PT Astra International, almarhum William Soeryadjaya ini, sudah dituntut 11 tahun penjara. Di KPK, hal itu tidak akan terjadi.

Kejagung tidak menahan terdakwa korupsi dengan tuntutan 11 tahun penjara, Aditya Wisnuwardhana. Salah satu alasannya karena Kejagung takut digugat balik apabila tuntutannya tidak dikabulkan hakim.

Terdakwa kasus korupsi pengelolaan ladang minyak Blok Ramba, Sumsel, Aditya Wisnuwardhana, dituntut 11 tahun penjara dan tidak ditahan. Salah satu cucu pendiri PT Astra International itu, tidak ditahan sesuai KUHAP.

Sidang dakwaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Anand Krishna tertutup untuk umum. Ketua majelis hakim Hari Sasangka pun meminta para pengunjung sidang keluar dan menyisakan jaksa, pengacara dan majelis hakim.

Wacana pemberian wewenang penyelidikan bagi Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) terus bergulir. Partai Amanat Nasional (PAN) menilai wewenang penyelidikan bagi PPATK perlu untuk pencegahan tindak pidana pencucian uang.

Bambang Soesatyo menolak kalau KPK memiliki kewenangan mengusut pidana pencucian uang dan PPATK memiliki hak menyidik. Anggota Fraksi Partai Golkar ini beralasan tidak ingin ada penyalahgunaan kekuasaan dalam RUU TPPU ini.

Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) mengajukan gugatan praperadilan atas kasus 'rekening gendut' perwira tinggi di Kepolisian RI. MAKI menggugat langsung Kapolri karena tidak segera menindaklanjuti kasus ini ke tingkat penyelidikan dan penyidikan.

Saksi pelapor dalam kasus Sjahril Djohan, AKBP Helmi Santika menyebut pencairan dana Rp 500 juta. Uang itu diberikan terdakwa Sjahril Djohan (SJ) kepada Komisaris Jenderal (Komjen) Susno Duadji di rumahnya.