Untuk memperkuat fungsi pengawasan KY, muncul wacana memberikan wewenang penyadapan. Namun kewenangan itu dirasa masih belum perlu.

Satgas Pemberantasan Mafia Hukum akan bertemu beberapa pihak terkait untuk membahas Pengadilan Pajak. Mereka akan membicarakan reformasi peradilan ini pascakasus Gayus Tambunan.

Pengadilan Tinggi Samarinda memberikan putusan banding dengan menguatkan putusan PN Tenggarong yaitu penjara selama 3 bulan kepada Misran, mantri desa di pedalaman Kalimantan. Atas putusan ini, Misran mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) dengan catatan 4 kejanggalan.

Pengacara terkenal Hotmas Paris Hutapea mensinyalir tak ada pengacara yang bersih. Namun, sejumlah pengacara tak setuju dengan pernyataan Hotman. Masih ada pengacara yang bersih. Bila Anda setuju dengan pendapat masih ada pengacara yang bersih, pilih Pro!

KY masih mendalami keterangan hakim kasus Gayus Tambunan soal aliran dana yang diduga diterima hakim. Pemeriksaan masih akan dilakukan untuk mengorek pengakuan para hakim tersebut.

KY berencana untuk mengkonfrontir 3 hakim yang menyidangkan Gayus Tambunan. Konfrontir dilakukan untuk mengetahui bagaimana soal aliran uang dari Gayus.

Pengacara nyentrik Hotman Paris Hutapea menuduh semua pengacara di Indonesia kotor. Pernyataan Hotman Paris ini dibantah komisioner Komisi Yudisial (KY), Zaenal Arifin. Dia meyakini masih ada pengacara bersih di Indonesia.

Mahkamah Agung (MA) mencopot panitera pengganti Pengadilan Negeri Tangerang, Ikat. Ia terbukti terlibat dalam kasus dugaan suap oleh Gayus Tambunan terhadap hakim Muhtadi Asnun.

Fungsi Komisi Yudisial sebagai pengawas pengadilan harus terus diperkuat. Badan Legislasi DPR pun kini mulai ancang-ancang untuk merevisi UU KY.

Mahkamah Agung (MA) telah menonpalukan hakim Muhtadi Asnun karena uang Rp 50 juta yang diterimanya. Seharusnya hakim nakal seperti itu langsung saja dipecat.