"Plt itu diatur dengan jelas di AD/ART kami. Bisa ada Plt, tidak usah terlalu risau. Opsi apapun sesuai dengan AD/ART kami, peraturan organisasi dan UU, ini proses pendaftaran DCS masih berjalan," kata Anggota Majelis Tinggi PD, Amir Syamsuddin.

Tiba hari ini untuk mengetahui langsung argumentasi akademis, prosedur teknis dan administrasi ratifikasi statuta Pengadilan Kriminal Internasional, Wamenkum HAM di Den Haag disambut cuaca cerah.

Majelis Tinggi Partai Demokrat (PD) mengirim surat konsultasi ke KPU menyangkut pengusulan Daftar Caleg Sementara (DCS). Amir menegaskan partainya tak bermaksud menggurui KPU.

Kemkum HAM mengirim delegasi ahli ke Den Haag, Belanda, untuk mengetahui langsung argumentasi akademis maupun prosedur teknis dan administrasi dari ratifikasi statuta Pengadilan Kriminal Internasional. Delegasi dipimpin Wakil Menkum HAM Denny Indrayana.

Salah satu persoalan yang dihadapi PD yakni terkait daftar caleg sementara (DCS). Sesuai aturan KPU, harus ada tanda tangan ketua umum partai di DCS itu. PD meminta berharap agar KPU membuat aturan yang mengakomodir. 

Akhirnya SBY kembali bicara soal kasus hukum yang membelit Anas Urbaningrum. Yang menarik, kali ini SBY menyebut Anas dengan ucapan 'Pak Anas', biasanya dahulu 'Saudara Anas'. 

Tim kecil dari Timwas Century akan menyambangi rumah eks Ketum Partai Demokrat (PD) untuk mengorek keterangan mengenai kasus Century. PD menganggap hal itu sebagai ajang cari sensasi. 

Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin menyatakan kasus-kasus kekerasan di Papua tidak terkait dengan sukses atau tidaknya program Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia di daerah itu. Persoalan di Papua adalah masalah ketertiban.

3 Kandidat Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) resmi mengundurkan diri. Ketiganya, termasuk eks Menkum HAM Patrialis Akbar, mengirim surat pengunduran diri ke Komisi III DPR.

Anggota Majelis Tinggi yang juga Menkum HAM Amir Syamsuddin menandaskan partainya tak pernah mengintervensi proses hukum Anas Urbaningrum. Ketegasan Majelis Tinggi PD menyangkut kader tersangkut korupsi bukan bentuk intervensi.