Hakim harus melihat UU Pers No 40/199 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tertanggal 30 Desember 2008 dalam menangani sengketa pers. Aturan yang sudah dibuat tentu harus diikuti setiap hakim.

Hakim kasus Gayus Tambunan, Muhtadi Asnun mengaku masih sakit dan memilih pulang ke kampung halamannya di Tuban, Jawa Timur. Akibatnya, Asnun kembali mangkir dari panggilan KY untuk dilakukan pemeriksaan terkait kasus Gayus Tambunan.

Muhtadi Asnun membantah menerima uang dari Gayus Tambunan sebesar Rp 50 juta. Kuasa hukum Asnun, Farhat Abbas, mengatakan pengakuan Asnun muncul karena ada tekanan dari KY. Namun tudingan itu jelas-jelas dibantah oleh KY.

Kemenkeu meninjau ulang hasil proses hukum kasus pajak. Umumnya adalah kasus yang dimenangkan wajib pajak dan khususnya kasus yang pernah ditangani oleh Gayus Tambunan.

Panitia Seleksi (Pansel) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diusulkan dipimpin oleh Menteri Hukum dan HAM. Namun usulan ini masih menunggu persetujuan Presiden SBY.

Pemerintah resmi menetapkan 19 orang menjadi Panitia Seleksi (Pansel) Komisi Yudisial (KY), setelah Keppres ditandatangani oleh Presiden SBY.

Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, KY, dan MA serta Kemenkeu menggelar pertemuan. Rencananya akan dibahas mengenai perbaikan di pengadilan Pajak.

Muhtadi Asnun, urung menjalani pemeriksaan oleh Tim Independen Mabes Polri atas dugaan markus mafia pajak. Pemeriksaan terhadap hakim PN Tangerang itu dijadwalkan untuk Senin minggu depan.

Hakim kasus Gayus Tambunan, Muhtadi Asnun, batal diperiksa tim independen Mabes Polri. Hakim yang telah dinonpalukan itu berhalangan hadir dengan alasan sakit.

Setelah 4 jaksa, Mabes Polri kembali maraton memeriksa pihak-pihak yang diduga terlibat sindikat Gayus Tambunan. Mereka yakni, Ketua Majelis Hakim dan panitera.