Para 'koruptor', 'advokat' dan 'konglomerat hitam' melakukan aksi demonstrasi di kantor ICW. Mereka menuntut agar KPK dan Pengadilan Tipikor dibubarkan.

Pernyataan Presiden SBY yang menginginkan kewenangan penuntutan KPK tetap termuat dalam RUU Pengadilan Tipikor ditagih. Presiden didesak menghentikan pembahasan RUU yang sudah dianggap melenceng dari amanat putusan MK itu.

Pengembalian wewenang penuntutan ke Kejaksaan ditakutkan akan memudahkan intervensi presiden. Hal ini karena Kejaksaan berada di bawah kekuasaan eksekutif. SBY harus berkomitmen menolaknya.

Presiden SBY dianggap masih belum memberikan sikap yang jelas terkait dengan status tersangka terhadap petinggi KPK Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto. SBY harusnya bersikap konkret dengan memanggil Kapolri untuk meminta keterangan resmi masalah ini.

Lagi-lagi publik disuguhi dengan pemberitaan penggerebekan teroris. Sejak pukul 22.00 WIB Rabu (16/9), terjadi pengepungan rumah warga di Solo, Jawa Tengah. Peristiwa ini diharapkan tidak melupakan kasus kriminalisasi terhadap KPK.

Pencabutan wewenang penuntutan dari KPK oleh Panitia Kerja RUU Pengadilan Tipikor dianggap menyesatkan. Pengembalian fungsi penuntutan kepada Kejaksaan justru membuat mafia peradilan leluasa bergerak.

KPK diminta segera memanggil petinggi Polri berinisial SD jika dia memang terlibat kasus Bank Century. Hal itu diperlukan untuk menunjukkan keseriusan KPK dan memperlihatkan kinerjanya masih tetap ada setelah 2 pimpinannya dijadikan tersangka.

2 Pimpinan KPK dijadikan tersangka oleh Polri. Apakah ini atas restu SBY? Bila benar, ini merupakan alamat pemberantasan korupsi melemah. Harapan untuk Indonesia yang bersih dari korupsi pun dipertanyakan.

Masalah yang menimpa KPK bisa berdampak luas pada persepsi masyarakat internasional yang beberapa tahun ini membaik. Penetapan tersangka dua pimpinan KPK diprediksi membuat Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia anjlok.

Sebagai negara yang meratifikasi UNCAC melalui UU No 7/2006, masalah yang menimpa KPK menjadi urusan masyarakat internasional. Karena itu, Sekjen PBB Ban Ki Moon diminta untuk menegur pemerintah RI untuk menaati UNAC itu.