Wakil Bendahara Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo memandang staf khusus presiden bidang hukum Denny Indrayana tak bisa menduduki jabatan wakil menteri. Alasannya, pangkat Denny di PNS belum mencapai Golongan I/a.

Menkum HAM Patrialis Akbar menyambut baik kehadiran Denny Indrayana sebagai wakilnya. Denny dianggap orang yang tepat untuk membantu tugas-tugas di kementerian hukum dan HAM.

Denny Indrayana ikut kebagian pos wakil menteri. Denny akan menjabat sebagai Wakil Menkum HAM. Selain itu, Nazaruddin Umar menjadi Wakil Menag dan Widjajono Partowidagdo menjadi Wakil Menteri ESDM.

Ketua Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) Hamid Chalid mengusulkan DPR meminta Fatwa MK guna mengakhiri perselisihan jumlah capim KPK yang harus diusulkan antara 8 atau 10 orang. Namun, MK tidak mempunyai kewenangan membuat Fatwa.

Komisi III DPR menolak calon pimpinan KPK usulan pemerintah, karena deadlock mengenai jumlah capim yang harus diusulkan antara 8 atau 10 orang. Daripada ribut-ribut dan ribet, DPR sebaiknya minta fatwa pada MK soal penafsiran UU KPK tentang capim KPK.

Presiden SBY menyambut baik telah disahkannya UU Intelijen Negara oleh DPR. Produk hukum baru ini diharapkan bisa mendukung aparat keamanan mengantisipasi terorisme.

Menkum HAM Patrialis Akbar menyambut baik pengesahan RUU Intelijen Negara menjadi UU oleh DPR. Dia meminta masyarakat untuk tidak memberi pandangan negatif terhadap UU ini.

MK memilih tidak ikut campur terkait kisruh calon pimpinan KPK antara DPR dan pemerintah. Sejumlah fraksi di DPR ngotot ingin agar pemerintah menyetor 10 nama, bukan 8 nama.

Komisi III DPR menolak calon pimpinan KPK usulan pemerintah, karena deadlock mengenai jumlah capim yang harus diusulkan antara 8 atau 10. DPR dinilai menafsirkan UU KPK, pasca putusan MK, semau-maunya.

Kebuntuan sempat terjadi antara Komisi III DPR dan pemerintah kemarin soal jumlah calon pimpinan KPK. Komisi diusulkan mengundang MK untuk mencari jalan keluar hal tersebut.