Sekretaris Dewan Pembina PD yang juga Menpora, Andi Malarangeng, enggan mengomentari pemanggilan mantan bendahara umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin oleh KPK.

PD menyerahkan kasus mantan bendahara umumnya M Nazaruddin pada proses hukum, termasuk kepulangannya dari Singapura ke Indonesia. PD juga meminta agar kasus Nazaruddin tidak dihubungkan dengan tersangka kasus suap pemilihan DGS BI, Nunun Nurbaeti.

Penghormatan kepada bendera merah putih adalah bentuk penghormatan sebagai bentuk kecintaan terhadap bangsa Indonesia. Penghormatan tersebut bukannlah sebagai bentuk tindakan syirik dan sekolah yang melakukan itu perlu diselidiki.

Keputusan Komite Normalisasi menggelar kongres mepet dengan tenggat hukuman FIFA dianggap bukan masalah. KN butuh persiapan panjang untuk mensukseskan kongres tersebut.

PT di Tanah Air jumlahnya tidak sebanyak sekolah untuk pendidikan dasar, namun jumlah anggaran yang diterima dua kali lebih banyak. Fitra menilai, hal itu menodai rasa keadilan bagi pendidikan dasar.

Keberadaan Pancasila dalam kehidupan masyarakat Indonesia mulai terdegradasi sejak era reformasi hingga saat ini. Untuk menghidupkan kembali Pancasila, harus dilakukan reaktualisasi yang dimulai oleh para pemimpin negeri ini.

Kepergian mantan bendahara umum PD yang terseret skandal suap di Kemenpora, M Nazaruddin, ke Singapura menimbulkan berbagai spekulasi. Partai demokrat pun mendesak agar KPK segera memanggil Nazaruddin untuk dimintai keterangan.

Pembahasan RUU BPJS masih alot antara pemerintah dengan DPR. Meski begitu, fraksi Partai Golkar mendukung disahkannya UU tersebut. Alasannya karena masih banyak masyarakat yang belum terlindungi sebuah jaminan kesehatan.

FIFA memerintahkan Indonesia kembali menggelar kongres sebelum 30 Juni 2011. Dengan pihak-pihak yang berseberangan masih belum menyatukan pandangan, kongres terancam cuma jadi penunda jatuhnya sanksi.

Andi Mallarangeng menjadi politisi pertama PD yang dimintai keterangan oleh KPK untuk kasus dugaan suap proyek Wisma Atlet SEA Games Palembang. Demokrat mendorong KPK memeriksa siapa saja politisinya yang dinilai terkait.