Antasari Azhar mengajukan 3 alat bukti baru (novum) dalam sidang PK. Jaksa menilai, novum yang diajukan mantan Ketua KPK itu tidak tepat.

Terobosan hukum Yusril Ihza Mahendra yang meminta MK membatalkan yurisprudensi MA dinilai tepat. Sebab, keputusan hakim yang dirujuk berulang-ulang akhirnya menjadi setara dengan UU. Meski dalam UUD 1945, tidak tertulis secara eksplisit bahwa MK berwenang menguji yurisprudensi.

Yusril meminta MK melarang jaksa banding atau kasasi untuk kasus bebas murni. Yusril juga meminta MK menguji yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) terkait hal tersebut.

Jika biasanya pemohon uji materi ke MK meminta suatu pasal dalam Undang-undang dibatalkan karena bertentangan dengan UUD 1945, mantan Menteri Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra melakukan sebaliknya. Yusril memohon supaya Pasal 67 dan Pasal 244 KUHAP konstitusional alias disahkan.

Hari ini tepat 7 tahun tewasnya aktivis HAM, Munir. Namun siapa pembunuhnya, tak juga terkuak. Kasus ini makin gelap karena Kejagung menyebut penanganan kasus tersebut sudah tuntas.

Komite Etik telah selesai memeriksa Ketua KPK Busyro Muqoddas. Hasilnya, Busyro membantah bahwa dia pernah bertemu dengan Nazaruddin.

Penolakan PK Eggi Sudjana atas kasus tindak pidana penghinaan terhadap presiden dinilai mengabaikan KUHP.

Komisi Kejaksaan angkat suara terkait kasus Sisminbakum. Mereka menilai kasus Sisminbakum merupakan kasus yang memiliki kompleksitas tinggi.

Prita Mulyasari menyerahkan sejumlah alat bukti ke PN Tangerang untuk pengajuan PK. Selanjutnya berkas akan dikirim ke MA sebagai bahan hakim agung memutuskan PK.

M Nazaruddin meminta kepada KPK untuk memindahkannya dari Rutan Mako Brimob karena merasa tidak nyaman. Pengacara Nazaruddin pun menilai kalau permintaan tersebut memang hak kliennya.