Wakil Ketua DPRD DKI Triwisaksana berpesan agar pihak berwajib tidak luput melakukan pengawasan terhadap praktek prostitusi terselubung di berbagai tempat hiburan malam Ibu Kota.

Robbi Abbas mengatakan bahwa banyak pihak yang menjadi penikmat jasa servis PSK artis asuhannya. Saat diwawancara oleh sejumlah media, Robbi sempat keceplosan bahwa ada anggota DPR.

Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani memastikan nantinya semua pelaku prostitusi baik online maupun melalui lokalisasi bisa dipidana.

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sepakat akan merevisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Selain pasal soal prostitusi, revisi KUHP juga akan memasukkan aturan soal kumpul kebo. Dalam KUHP saat ini pelaku kumpul kebo belum bisa dipidana.

DPR mengusulkan revisi UU Pilkada dan UU Parpol untuk mengakomodir Golkar dan PPP di Pilkada serentak tahun ini. Namun, PPP kubu Romahurmuziy menolak usulan tersebut karena dianggap tak sesuai ketentuan UU.

Anggota komisi III DPR Arsul Sani, menuturkan salahsatu upaya pengetatan hukum bisnis prostitusi itu dilakukan melalui revisi UU KUHP yang akan dibahas DPR.

Gara-gara ada dua partai politik yang bersengketa yaitu PPP dan Golkar, DPR berniat merevisi dua UU yaitu UU Parpol dan UU Pilkada. Padahal, DPR masih 'utang' setumpuk RUU di Prolegnas yang seharusnya dibahas dan disahkan tahun ini.

Hukuman mati dihapus dari pidana pokok di draf RUU KUHP yang sedang digodok di DPR. DPR menyebut draf itu berasal dari pemerintah. Siapa pengusulnya?

Hukuman mati terancam dihapus dari pidana pokok dalam draf RUU KUHP yang tengah digodok DPR. Anggota Komisi III Arsul Sani menegaskan DPR tak berniat menghapus hukuman mati.

DPR merevisi ketentuan hukuman mati dalam Revisi KUHP, di mana hukuman mati tidak menjadi pidana pokok dan bersifat alternatif. Hukuman mati terdegradasi?