Langkah sejumlah politikus Senayan menolak 8 nama calon pimpinan (Capim) KPK dinilai sebagai pembangkangan atas keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Polisi harus memproses pidana yang bersangkutan karena telah melecehkan profesi dokter. Semua yang terlibat dalam kebohongan publik itu harus diproses hukum," ujar Wakil Ketua Komisi IX DPR, Irgan Chairul Mahfiz.

Komisi IX DPR mengambil tindakan pengawasan ekstra terhadap kinerja Kemenakertrans. DPR pun membentuk Panitia Kerja (Panja) Asuransi TKI dan Panja Transmigrasi.

Raker Menakertrans Muhaimin Iskandar dengan Komisi IX sudah selesai digelar. Namun tiba-tiba, sekelompok orang masuk ke dalam ruangan Komisi IX dan meneriaki Muhaimin.

Komisi IX DPR mendesak KPK mengusut tuntas kasus dugaan suap Kemenakertrans. KPK juga diminta memeriksa semua pejabat Kemenakertrans yang tersangkut kasus tersebut.

Komisi IX DPR meminta rencana pencairan dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Transmigrasi (PPID) sebesar Rp 500 miliar didrop. Sebab, komisi tidak ikut dalam pembahasan.

Menakertrans Muhaimin Iskandar menegaskan persetujuan dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) transmigrasi adalah keputusan Kemenkeu dan Banggar DPR.

Wacana pembubaran Badan Anggaran (Banggar) DPR sah-sah saja pasca terkuaknya praktik calo anggaran. Namun jika Banggar dibubarkan, pemerintah bakal repot.

Komisi IX DPR akan fokus memantau kasus dugaan suap di Kemenakertrans. Menakertrans Muhaimin Iskandar akan diminta menjelaskan kemajuan kasus yang melibatkan dua anak buahnya.

Kasus suap di Kemenakertrans bisa jadi merontokkan karir Muhaimin Iskandar. Anggota Komisi IX DPR Rieke Dyah Pitaloka mengharapkan Muhaimin tidak direshuffle.