Bagi yang ingin menjadi calon Plt pimpinan sementara KPK, harus memenuhi setidaknya 14 kriteria yang ditentukan. Namun kriteria-kriteria tersebut dinilai belumlah cukup dan tidak spesifik.

Pembentukan tim perumus tidak melunakkan sikap ICW menolak rencana penunjukan langsung Plt sementara pimpinan KPK. Mereka akan mengawasi ketat proses rekrutmen sepekan ke depan.

Penunjukkan langsung Plt Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepertinya sudah tak terbendung. Namun tiga nama yang bakal ditunjuk tim perumus dilarang dari unsur polisi dan kejaksaan yang masih aktif.

Tidak lama lagi, Presiden SBY akan melantik 3 pimpinan sementara KPK. Ketiga pimpinan sementara itu berpeluang besar juga akan dapat dikriminalisasikan oleh polisi.

Alasan 'kegentingan memaksa' yang digunakan Presiden SBY sebagai prasyarat diterbitkannya Perpu Plt pimpinan KPK dipertanyakan. Pasalnya, tindakan serupa tidak dilakukan Presiden saat melihat 'konflik' KPK vs Polri.

Siapa pun orang yang ditunjuk SBY sebagai Plt sementara pimpinan KPK hanya akan menjadi tameng presiden yang turut membiarkan kriminalisasi kewenangan KPK.

Penerbitan Perpu penunjukan langsung pelaksana tugas (Plt) sementara pimpinan KPK oleh Presiden SBY dinilai sangat terburu-buru. Penerbitan Perpu ibarat sinetron yang kejar tayang.

Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai siapa pun pimpinan sementara KPK yang ditunjuk Presiden SBY tidak bersih. Sebab, para pimpinan tersebut lahir dari aturan yang cacat hukum.

Meski ditentang banyak pihak, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menilai penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Plt Pimpinan KPK tidak memiliki masalah secara konstitusional. Menurutnya, Perpu justru untuk menyelamatkan KPK.

Presiden SBY direncanakan akan tetap menerbitkan Perpu Plt Pimpinan KPK di tengah kecaman sejumlah kalangan. Tindakan ini sontak menimbulkan pertanyaan, dan terkesan ambisius.