Pernyataan Kapolri Jenderal BHD ramai-ramai dibantah oleh Chandra M Hamzah, Bibit Samad Rianto, Ary Muladi dan Antasari Azhar. Kapolri dinilai seperti presenter gosip karena mengatakan hal-hal yang tidak benar.

Berbagai upaya agar RUU Pengadilan Tipikor batal disahkan terus dilakukan. Salah satunya adalah dengan melaporkan Panitia Kerja (Panja) RUU tersebut ke Badan Kehormatan (BK) DPR.

Sekretaris TII Teten Masduki menyatakan keengganannya menjabat sebagai plt pimpinan KPK. Keengganan itu disebabkan masih adanya kriminalisasi terhadap pimpinan KPK.

ICW mengkhawatirkan telah disiapkan skenario 3 nama untuk mengisi posisi Plt KPK. Nantinya nama itu hanya akan menjadi perpanjangan tangan kekuasaan.

Anggota Aliansi Masyarakat Menolak Perpu KPK, Neta S Pane meminta agar Presiden dan Kapolri segera menonaktifkan Kabareskrim Komjen Susno Duadji.

Penolakaan Perpu Plt pimpinan KPK terus bergulir. Aliansi Masyarakat Menolak Perpu KPK mendesak DPR tidak mengesahkan Perpu tersebut. Namun jika tetap disahkan, maka mereka akan melakukan judicial review.

Tim Perumus Plt Pimpinan KPK (Tim 5) didesak untuk pengumumkan nama calon yang akan duduk. Hal ini penting agar publik bisa menilai latar belakang calon tersebut.

Tim perumus Plt pimpinan KPK didesak bekerja dengan baik. Salah satunya dengan memilih pimpinan KPK yang berasal dari internal atau mantan pimpinan KPK Jilid I.

Presiden SBY mengeluarkan Perpu No 4 Tahun 2009 untuk mengisi kekosongan yang terjadi di tubuh KPK. Jika ingin konsisten, seharusnya SBY hanya menunjuk seorang Plt saja.

Bagi yang ingin menjadi calon Plt pimpinan sementara KPK, harus memenuhi setidaknya 14 kriteria yang ditentukan. Namun kriteria-kriteria tersebut dinilai belumlah cukup dan tidak spesifik.