Menko Polhukam Tedjo Edhy, Menkum HAM Yasonna Laoly, Jaksa Agung Prasetyo, ‎bersama perwakilan MA dan MK akan menggelar pertemuan. Pertemuan akan membahas soal Peninjauan Kembali (PK) lebih dari satu kali.

Warga 28 desa yang terkena dampak pembangunan Waduk Jatigede, Sumedang, Jawa Barat, akan mendapat rumah pengganti. Hal itu tercantum dalam Perpres Nomor 1 Tahun 2015.

Kepastian dilaksanakannya eksekusi mati para gemb‎ong narkoba belum juga menemui titik terang. Pemerintah akan membahas serius persoalan lambatnya waktu pelaksanaan eksekusi akibat pengajuan PK yang bisa dilakukan berkali-kali.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Peraturan Presiden nomor 192/2014 yang ditandatanganinya pada 31 Desember 2014, telah menyempurnakan organisasi BPKP. Kepala BPKP dibantu sekretariat utama, 5 deputi dan inspektorat.

Panitia seleksi (Pansel) hakim konstitusi siang ini menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pansel akan melaporkan hasil seleksi pemilihan hakim konstitusi itu.

Pemerintah memberikan tunjangan pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal (Setjen) KPU. Tunjangan itu mulai dari Rp 1,5 juta-Rp 19,3 juta per bulan.

Kementerian Hukum dan HAM telah menyiapkan draf perekrutan pensiunan Bintara TNI untuk ditugaskan sebagai sipir Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Perekrutan ini diharapkan dapat mengoptimalkan tugas pengawasan terhadap para narapidana.

"Pemberian remisi kepada koruptor sangat disesalkan karena menunjukkan pemerintah inkonsisten dan bahkan dapat dianggap tidak punya komitmen untuk memberantas korupsi dan menjerakan koruptor," tegas ata Peneliti Hukum ICW, Lalola Easter.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengaku melihat ada tanda-tanda baik dari proses penyelesaian dualisme kepemimpinan di Partai Golongan Karya.

Sebanyak 8.900 narapidana mendapat remisi Hari Raya Natal. Namun tak ada satupun remisi itu diberikan untuk koruptor.