Tersangka mafia hukum atas nama Muhtadi Asnun segera bergulir di persidangan. Pengadilan terhadap mantan Ketua PN Tangerang yang menangani kasus Gayus Tambunan ini berlangsung di PN Jakarta Timur.

12 Akademisi didapuk untuk menguji makalah yang dibuat para calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Untuk menghindari 'kongkalikong', identitas keduabelas akademisi itu dirahasiakan.

Komisi Yudisial (KY) menyerahkan daftarkan nama-nama calon hakim agung ke DPR. Nama-nama yang masuk tersebut kemudian akan diseleksi DPR.

Heboh kasus pajak Gayus Tambunan, membuat Mahkamah Agung (MA) berencana membuat Pengadilan Pajak di sejumlah provinsi di tanah air. Agar prosesnya lancar, MA jalin kesepakatan dengan Kementrian Keuangan (Kemenkeu) dan Komisi Yudisial (KY).

Pemerintah dan DPR sepakat untuk memperpanjang masa jabatan komisioner Komisi Yudisial (KY) periode 2005-2010 hingga komisioner baru terpilih. Perpanjangan itu dilatarbelakangi sepinya peminat KY.

Perpanjangan masa jabatan komisioner KY harus dilakukan dengan penerbitan perppu. Sebab, memperpanjang masa jabatan berarti mengubah undang-undang yang mengatur tentang masa jabatan.

MenkumHAM Patrialis Akbar menyatakan pemerintah cenderung menggunakan keppres sebagai payung hukum perpanjangan masa jabatan komisioner KY periode 2005-2010. Perpanjangan dilakukan sampai komisioner periode berikutnya terpilih.

Komisi III (Hukum) DPR dan pemerintah sepakat untuk memperpanjang masa jabatan komisioner KY hingga komsioner periode baru terpilih. Kesepakatan ini dilakukan menyusul molornya waktu penyeleksian komisioner karena sepinya peminat.

Panitia Seleksi Komisioner Komisi Yudisial (Pansel KY) hingga saat ini masih dalam tahap perekrutan. Padahal masa jabatan Komisioner KY periode ini akan berakhir pada 2 Agustus 2010.

Komisi Yudisial (KY) masih membuka lowongan calon anggotanya. Hingga 16 Juli 2010, para pelamar jumlahnya baru mencapai 137 orang.