Langkah Polri menetapkan Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah sebagai tersangka tanpa sangkaan pidana dinilai sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan. Untuk itu, 2 pimpinan KPK itu disarankan menggugat Kapolri ke MK.

Tindakan Presiden SBY yang akan mengeluarkan perpu penunjukan langsung plt sementara pimpinan KPK dinilai sebagai bentuk intervensi dalam pemberantasan korupsi. Plt pimpinan KPK nantinya akan menjadi kuda troya bagi presiden.

Keberhasilan pemerintah dalam mengungkap sejumlah aksi terorisme hendaknya juga diikuti oleh keberhasilan dalam menanggulangi kriris pemberantasan korupsi. Pemerintah harus ingat bahwa teroris sesungguhnya adalah koruptor.

Perpu yang akan dibuat presiden untuk pergantian pimpinan KPK dikritik keras. Hal itu justru dilihat sebagai cara untuk merusak independensi KPK.

ICW menganggap sikap presiden terlalu berlebihan jika mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti UU (Perppu) tentang pejabat pelaksana tugas (Plt) sementara pimpinan KPK. Perppu dinilai akan membuat KPK tidak independen.

Niat presiden SBY mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti UU (Perppu) pejabat pelaksana tugas (PLT) sementara pimpinan KPK disambut sikap penolakan. ICW menganggap Perppu tersebut akan melanggar UU KPK.

Panja DPR dinilai dangkal dalam menganalisa beberapa pasal dalam RUU Pengadilan Tipikor. Untuk itu, pengesahan RUU tersebut harus dihentikan.

Para 'koruptor', 'advokat' dan 'konglomerat hitam' melakukan aksi demonstrasi di kantor ICW. Mereka menuntut agar KPK dan Pengadilan Tipikor dibubarkan.

Pernyataan Presiden SBY yang menginginkan kewenangan penuntutan KPK tetap termuat dalam RUU Pengadilan Tipikor ditagih. Presiden didesak menghentikan pembahasan RUU yang sudah dianggap melenceng dari amanat putusan MK itu.

Pengembalian wewenang penuntutan ke Kejaksaan ditakutkan akan memudahkan intervensi presiden. Hal ini karena Kejaksaan berada di bawah kekuasaan eksekutif. SBY harus berkomitmen menolaknya.