Tujuh orang wanita mencuci baju di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Baju yang mereka cuci bukan milik sembarang orang. Pemilik baju-baju itu adalah 'Presiden RI', 'Wapres RI', 'Ketua DPR', 'Menakertrans', 'Menkum HAM', 'Menlu' dan 'Kepala BNP2TKI'.

Pemerintah mengeluarkan Inpres nomor IX/2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Inpres ini berupa 102 rencana aksi yang menitikberatkan pencegahan tindak korupsi.

Ribuan Perda banyak menimbulkan masalah dan akhirnya dibatalkan. Padahal, uang negara sudah banyak dihabiskan. Pemerintah menghitung sudah habis Rp 14-16 triliun untuk membuat 4.000 Perda bermasalah.

Ketua DPR Marzuki Alie menjawab diplomatis rencana perayaan kemerdekaan Israel di Indonesia. Menurutnya, selama tidak melanggar UU, maka boleh dilakukan di Indonesia.

KPK belum mau membeberkan tentang dokumen terkait PT Anak Negeri yang didapat dari Kemenkum HAM dalam kasus dugaan suap di Kemenpora. Proses pengembangan masih dilakukan.

KPK dikabarkan sudah mengamankan dokumen terkait PT Anak Negeri yang ada di Kemenkum HAM. Dokumen itu disebut-sebut menjelaskan kaitan antara Bendahara Umum PD M Nazaruddin dan tersangka Mindo Rosalina.

Ancaman pidana terhadap koruptor dan teroris dinilai sama. Karena itu, penanganannya pun harus luar biasa karena koruptor dan teroris adalah kejahatan yang luar biasa atau extraordinary crime.

Mantan Gubernur Lemhanas Muladi mengatakan apa yang dilakukan gerakan NII KW 9 belum bisa dikatakan sebagai makar. Menurutnya itu baru sekadar permufakatan jahat.

Di saat politisi partainya disebut-sebut terkait kasus suap Kemenpora, Presiden SBY giat mempromosikan kebijakannya yang antikorupsi. Dia menyatakan, Indonesia saat ini sedang merevisi aturan antikorupsi. SBY berjanji akan melawan setiap perilaku korup.

Kabar beredar, dalam waktu dekat kasus Sisminbakum yang ditangani Kejagung akan distop. Menyikapi isu itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) mewanti-wanti Kejagung, jangan sampai ada SP3.