Para pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendatangi Gedung KPK untuk melaporkan harta kekayaannya masing-masing. Ketua BPK Hadi Poernomo juga ikut melapor.

Fee dari BPD yang telah diterima oleh pejabat daerah harus dikembalikan ke negara. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta hal ini dilakukan segera karena ada indikasi pelanggaran UU Tipikor.

Anggota DPRD Tuban dari FKB melaporkan dugaan praktik suap yang terjadi di DPRD setempat ke Polres Tuban. Kasus dugaan gratifikasi ini terjadi saat DPRD Tuban membentuk alat kelengkapan dewan yakni Komisi-komisi DPRD.

Dugaan korupsi di Kemenlu bukan hanya soal pembayaran tiket perjalanan dinas. Ditemukan pula dana hasil mark-up pembayaran tiket tersebut yang mengalir ke pejabat tinggi di Kementerian tersebut.

Hibah ditengarai menjadi modus bagi pejabat untuk menerima gratifikasi atau suap. Hibah merupakan cara untuk mengakali pemberian agar bisa lolos dari pemeriksaan dalam LHKPN.

ICW meminta fee yang mengalir ke rekening kepala daerah dapat dihentikan. Apalagi fee dan honor itu dinilai sebagai hadiah dalam bentuk bunga bank yang mengandung unsur tindak pidana korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar survei integritas terhadap layanan publik di sejumlah instansi pemerintah dan departemen. Hasilnya, terdapat 15 lembaga yang masuk dalam daftar terendah. Di antaranya adalah Polri dan Depkominfo.

Wa Ode Nur Zainab, kuasa hukum bekas Dirut PT Kereta Api (PT KA) menilai, kasus dugaan korupsi yang tengah diusut Polda Jabar tak layak dipolisikan karena tidak ada unsur pidana.

Anggota Komisi IV DPR Mufid Al Busjairi mengembalikan uang gratifikasi ke KPK sebesar Rp 100 juta. Terkait hal ini, KPK mengimbau agar rekan-rekan Mufid yang lain segera melakukan hal serupa. Jika tidak, akan ada ancaman pidana.

Anggota Komisi IV DPR mengembalikan uang sebesar Rp 100 juta ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Belum jelas darimana uang tersebut berasal.