Tidak lama lagi, Presiden SBY akan melantik 3 pimpinan sementara KPK. Ketiga pimpinan sementara itu berpeluang besar juga akan dapat dikriminalisasikan oleh polisi.

Alasan 'kegentingan memaksa' yang digunakan Presiden SBY sebagai prasyarat diterbitkannya Perpu Plt pimpinan KPK dipertanyakan. Pasalnya, tindakan serupa tidak dilakukan Presiden saat melihat 'konflik' KPK vs Polri.

Siapa pun orang yang ditunjuk SBY sebagai Plt sementara pimpinan KPK hanya akan menjadi tameng presiden yang turut membiarkan kriminalisasi kewenangan KPK.

Penerbitan Perpu penunjukan langsung pelaksana tugas (Plt) sementara pimpinan KPK oleh Presiden SBY dinilai sangat terburu-buru. Penerbitan Perpu ibarat sinetron yang kejar tayang.

Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai siapa pun pimpinan sementara KPK yang ditunjuk Presiden SBY tidak bersih. Sebab, para pimpinan tersebut lahir dari aturan yang cacat hukum.

Meski ditentang banyak pihak, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menilai penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Plt Pimpinan KPK tidak memiliki masalah secara konstitusional. Menurutnya, Perpu justru untuk menyelamatkan KPK.

Presiden SBY direncanakan akan tetap menerbitkan Perpu Plt Pimpinan KPK di tengah kecaman sejumlah kalangan. Tindakan ini sontak menimbulkan pertanyaan, dan terkesan ambisius.

Tidak menutup kemungkinan, penunjukan langsung nantinya akan dijadikan alat untuk 'mengamankan' aktor-aktor dari partai penguasa yang terindikasi melakukan korupsi.

Presiden SBY hendaknya mempertimbangkan masak-masak penerbitan perpu penunjukan langsung pejabat plt sementara pimpinan KPK. Dengan kekuatan yang sangat dominan ke depan, presiden diminta tidak tergoda untuk menjadi represif.

Setelah mendapat kritikan soal ketidaktepatan sangkaan terhadap Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah, kini Polri berkelit sudah mengendus kasus lain yang ada unsur pidananya. Oleh karenanya, proses hukum di Polri dinilai semakin tidak jelas.