Sekalipun RUU Pengadilan Tipikor sudah disahkan menjadi UU namun masih menyisakan beberapa pasal yang mengkhawatirkan. Beberapa di antaranya masih bersifat karet yang berpotensi menimbulkan tarik-menarik kepentingan.

Rancangan Undangan-undang Pengadilan Tipikor (RUU Tipikor) telah disahkan menjadi Undang-undang (UU). Ironisnya, pengesahan UU tersebut hanya dihadiri seratusan angggota dewan.

Kalangan LSM keberatan dengan rencana pengesahan RUU Tipikor. Mereka pun berencana untuk mengajukan judicial review menolak pengesahan RUU tersebut.

Liriklah Hong Kong. Upaya pemberantasan korupsi di wilayah bekas koloni Inggris itu bisa dikatakan sukses. Apa rahasianya? Pembersihan korupsi di tubuh kepolisian jadi prioritas.

Indonesia Corruption Watch (ICW) mengapresiasi sikap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), khususnya Pansus RUU Pengadilan Tipikor, yang tetap mempertahankan kewenangan penuntutan pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Perwakilan beberapa LSM menemui Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) terkait penetapan pelaksana tugas (Plt) KPK. Mereka meminta agar Plt KPK tidak berasal dari polisi atau jaksa.

Sejumlah LSM mengajukan judicial review Perpu Plt Pimpinan KPK ke MK. Mereka menilai perpu bukan hanya mengancam independensi KPK, tapi juga mencederai demokrasi di Indonesia. Namun MK tidak bisa menerimanya.

Beberapa perwakilan masyarakat sipil dan LSM menolak Perpu Nomor 4/2009 yang berisi tentang Plt Pimpinan KPK. Beberapa LSM pun menemui Ketua MK Mahfud MD.

Tim 5 Plt KPK rajin menggelar pertemuan dengan sejumlah kalangan. Untuk mencari 3 calon pelaksana tugas (plt) pimpinan KPK yang kredibel, diskusi digelar. Salah satunya dengan kelompok civil society.

Kesiapan Penasihat KPK Abdullah Hehamahua untuk menjadi pelaksana tugas sementara mendapat respons positif dari ICW. Nama Abdullah harus dipertimbangkan serius oleh tim perumus.