detikNews SBY Minta DPR Rapat Konsultasi Pemerintah telah mengirimkan surat kepada DPR untuk rapat konsultasi terkait masalah BBM dan Ambalat. Kamis, 10 Mar 2005 18:30 WIB
detikNews Komisi V Usulkan Kementerian Negara PDT Jadi Departemen Komisi V DPR RI mengusulkan kepada pemerintah agar Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal dijadikan departemen operasional. Kamis, 10 Mar 2005 14:35 WIB
detikNews Angkatan Muda Muhammadiyah Bentuk PAM, IRM Tidak Ikut Perhimpunan Amanat Muhammadiyah (PAM) dideklarasikan Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM). IRM tidak ikut. Tidak kompak? Rabu, 09 Mar 2005 17:07 WIB
Gubernur Sutiyoso Tetap Swastanisasikan 3 RSUD Meski sudah sering didemo, namun Gubernur DKI Sutiyoso alias Bang Yos tetap kukuh untuk menswastanisasikan 3 RSUD di Jakarta. Rabu, 09 Mar 2005 13:37 WIB
detikNews Gubernur Sutiyoso Tetap Swastanisasikan 3 RSUD Meski sudah sering didemo, namun Gubernur DKI Sutiyoso alias Bang Yos tetap kukuh untuk menswastanisasikan 3 RSUD di Jakarta. Rabu, 09 Mar 2005 13:37 WIB
detikNews F-PAN Tolak Kenaikan BBM, F-PKS Usulkan Rapat Konsultasi Sikap F-PAN DPR tetap menentang kebijakan kenaikan harga BBM. Sementara, F-PKS mengusulkan rapat konsultasi DPR dengan pemerintah. Senin, 07 Mar 2005 08:08 WIB
detikNews Pasca Hardisk-gate, Pengamanan Gedung Nusantara I DPR Diperketat Gara-gara ada pencuri hardisk komputer para anggota dewan, kini pengamanan di gedung Nusantara I, gedung DPR diperketat. Jumlah personel Pamdal diperbanyak. Jumat, 04 Mar 2005 14:23 WIB
detikNews Pemerintah Tak Berpihak pada Rakyat Kecil & pro-Pengusaha Pemerintah tak berpihak pada rakyat kecil dan pro-pengusaha. Buktinya pemerintah menurunkan PPN barang mewah tapi menaikkan harga BBM. Kamis, 03 Mar 2005 16:29 WIB
detikNews Bamus DPR Bahas Jadwal Paripurna Luar Biasa soal BBM Bamus DPR yang bertugas merancang kegiatan anggota DPR dalam masa sidang tertentu, akan melakukan rapat membahas jadwal rapat paripurna soal BBM. Kamis, 03 Mar 2005 11:10 WIB
detikNews Setjen DPR Diduga Mark Up Pengadaan Rumah Jabatan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR diduga melakukan mark-up dalam pengadaan rumah jabatan anggota DPR. Sekitar 28 anggota DPR menandatangani petisi. Rabu, 02 Mar 2005 16:03 WIB