detikNews

Komisi V DPR Desak Pemerintah Tinjau Tarif JORR

Komisi V DPR mendesak pemerintah merespons protes masyarakat tentang tarif JORR yang menggila. Tarif terbuka jauh-dekat Rp 6.000 harus ditinjau ulang.

Kamis, 30 Agu 2007 14:43 WIB

detikNews

Macet di Pelabuhan Merak, Pemerintah Tidak Sensitif

Pelabuhan Merak kerap menjadi langganan macet. Kemacetan yang merugikan sektor ekonomi ini akibat dari pemerintah yang tidak memiliki menajemen krisis.

Kamis, 30 Agu 2007 12:02 WIB

detikNews

Komisi V Panggil Mendadak Badan Pengatur Jalan Tol & Dirjen PU

Tak cuma DPR, Komisi V DPR juga kesal dengan tarif baru JORR. Komisi V pun memanggil mendadak BPJT dan Dirjen Bina PU.

Kamis, 30 Agu 2007 11:48 WIB

detikNews

DPR Desak Tarif JORR Dievaluasi

Kenaikan tarif tol di ruas JORR memicu protes masyarakat. Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) diminta melakukan evaluasi kenaikan tarif.

Kamis, 30 Agu 2007 11:23 WIB

detikNews

Masyarakat Protes Naiknya Tarif Tol Karena Minim Sosialisasi

Anggota DPR dari FPDIP Nursyirwan Sudjono menilai adanya protes masyarakat terhadap kenaikan tarif tol tersebut karena minimnya sosialisi dari pemerintah.

Kamis, 30 Agu 2007 10:37 WIB

detikNews

Menjelang Puasa, Momentum Kenaikan Tarif Tol Kurang Tepat

Kenaikan tarif tol pada awal September dan tarif baru JORR dirasa kurang tepat. Sebab, dilakukan menjelang puasa dan harga kebutuhan pokok melangit.

Kamis, 30 Agu 2007 09:44 WIB

detikNews

Ketua Komisi V: Wajar Orang Kaget, DPR Saja Tak Diberitahu

Kenaikan tarif Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) ternyata tidak pernah dibicarakan dengan DPR. Ketua Komisi V Achmad Muqqowan pun geram.

Kamis, 30 Agu 2007 09:12 WIB

detikNews

Menteri PU Bakal Dipanggil DPR Jelaskan Tarif Baru Tol JORR

Sosialisasi kenaikan tarif tol JORR dinilai kurang. DPR akan memanggil pemerintah, dalam hal ini Menteri PU Djoko Kirmanto, untuk menjelaskan kenaikan tarif tol.

Rabu, 29 Agu 2007 16:23 WIB

detikNews

Anggota DPR Kecam Tarif Tol JORR Tanpa Sosialisasi

Kenaikan tarif tol yang dianggap mendadak mendapat kecaman dari beberapa anggota DPR. Mereka menyesalkan kenaikan tarif tol tanpa sosialisasi yang panjang.

Rabu, 29 Agu 2007 13:35 WIB

detikNews

Lukman Edy Godok RUU PDT

199 dari 457 kabupaten atau kota masuk kategori daerah tertinggal. RUU Pembagunan Daerah Tertinggal (PDT) pun digodok.

Selasa, 21 Agu 2007 21:55 WIB