Dikatakan tidak profesional, Tiga hakim agung Mahkamah Agung  yang memproses Peninjauan Kembali kasus lapangan Gasibu Bandung akan mensomasi anggota Komisi Yudisial (KY) Zainal Arifin.

Dirjen Pajak M. Tjiptardjo menyatakan tak akan menyerah menghadapi kekalahannya di Mahkamah Agung (MA) dalam melawan PT Kaltim Prima Coal (KPC). Tjiptardjo akan melakukan upaya hukum lanjutan.

FPDIP mendukung langkah KY untuk memeriksa hakim agung yang memutus sengketa pajak Rp 1,5 triliun antara Ditjen Pajak dan PT KPC. Ini perlu dilakukan agar tidak ada lagi kecurigaan publik atas putusan tersebut.

Wakil Ketua DPR Pramono Anung setuju KY melakukan pemeriksaan terkait putusan MA dalam sengketa pajak PT Kaltim Prima Coal (KPC). Tindakan itu dilakukan untuk kebaikan.

Dirjen Pajak Tjiptardjo yakin masih ada upaya lain untuk memenangkan perkara melawan PT Kaltim Prima Coal, meski sebelumnya MA telah menolak upaya peninjauan kembali (PK) yang diajukannya.

MA memenangkan PT KPC atas peninjauan kembali (PK) yang diajukan oleh Ditjen Pajak dalam kasus sengketa pajak Rp 1,5 triliun. KY akan turun untuk mempelajari isi putusan.

Anggota Komisi III DPR dari FPD Ruhut Sitompul kecewa MA menolak PK yang diajukan oleh Ditjen Pajak dalam kasus sengketa pajak Rp 1,5 triliun dengan PT Kaltim Prima Coal (KPC). Ruhut mendesak KY memeriksa hakim agung yang mengambil keputusan tersebut.

Berkas tersangka kasus suap dan gratifikasi hakim kasus Gayus Tambunan, Muhtadi Asnun telah dilimpahkan ke kejaksaan. Polri berharap kasus itu berkasnya bisa P21 atau lengkap sehingga segera disidangkan.

Panitia Seleksi Komisioner Komisi Yudisial (KY) periode 2010-2015 sudah membuka pendaftaran. Satu pekan semenjak dibuka, baru ada 2 pelamar yang mendaftarkan diri.

Menkum HAM Patrialis Akbar membantah anggaran Rp 2,5 miliar yang disiapkan Panitia Seleksi (Pansel) KPK kemahalan. Patrialis siap terbuka seputar penggunaan anggaran itu.