detikFinance

Eks Pimpinan KPK Kritisi Tuntutan Mati di Kasus Asabri

Eks pimpinan KPK kritisi tuntutan hukuman mati di kasus Asabri.

Sabtu, 11 Des 2021 20:17 WIB

detikNews

Amankan Demo Buruh, 400-an Personel Polisi Diterjunkan

Ribuan buruh dari berbagai federasi berdemo di kawasan Patung Kuda. Sekitar 400 personel kepolisian diterjunkan untuk mengamankan aksi.

Rabu, 08 Des 2021 13:44 WIB

detikNews

Massa Buruh Purwakarta Bertolak ke Patung Kuda Jakarta

Massa buruh asal Purwakarta ini akan bergabung dengan kelompok buruh lainnya yang hari ini menggelar aksi unjuk rasa di Patung Kuda Jakarta.

Rabu, 08 Des 2021 10:46 WIB

detikNews

Guru Besar UIN: Konstitusi Di-amandemen, Kewenangan DPD Diperkuat

Guru besar UIN Syarif Hidayatullah, Azyumardi Azra menyatakan dukungannya terhadap Amandemen UUD ke-5. Menurutnya, UUD 1945 sah-sah saja direvisi.

Selasa, 07 Des 2021 23:20 WIB

detikNews

Sambangi DPD, Para Aktivis Ini Dukung Soal PT 0 Persen

Para aktivitas ini menyatakan siap berkolaborasi dengan lembaga yang dipimpin AA LaNyalla Mahmud Mattalitti untuk mendukung Presidential Threshold 0%.

Selasa, 07 Des 2021 12:37 WIB

detikNews

Massa Reuni 212 di Medan Tuntut Habib Rizieq Dibebaskan

Kegiatan Reuni 212 bertajuk munajat untuk negeri digelar di Masjid Al-Jihad, Medan. Massa meminta Habib Rizieq dibebaskan.

Kamis, 02 Des 2021 14:17 WIB

detikNews

Bonus Demografi, Problem Pendidikan, dan Kesejahteraan Buruh

Di tengah krisis akibat pandemi Covid-19 kita tetap harus mempersiapkan diri dalam menghadapi bonus demografi yang akan tiba beberapa tahun lagi.

Kamis, 02 Des 2021 14:05 WIB

detikFinance

Buruh: Omnibus Law Dipelintir Sekelompok Menteri!

Kalangan buruh menuding UU Cipta Kerja yang bentuknya Omnibus Law telah dipelintir oleh sekelompok menteri. Undang-undang ini disebut hanya pro pada pengusaha.

Rabu, 01 Des 2021 11:45 WIB

detikNews

Demi Demokrasi Sehat, Presidential Threshold Diminta Dihapus

Ambang batas dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah dinilai bakal merusak sistem Demokrasi dalam negeri. Aturan itu dianggap mempermudah bisnis oligarki

Selasa, 30 Nov 2021 16:34 WIB

detikNews

UU Cipta Kerja Pasca Putusan MK

MK telah memutus proses pembentukan UU Ciptaker bertentangan dengan UUD 1945 secara konstitusional bersyarat. Selanjutnya?

Selasa, 30 Nov 2021 12:10 WIB