Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menilai penyerahan hasil Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2016 terlambat.

"Kita mau rapatkan mana yang nggak boleh dilanggar dan mekanisme apa yang harus dilakukan dalam pembahasan KUA-PPAS 2016," Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menerima keputusan Kemendagri yang mengesahkan nilai APBD 2015 DKI senilai Rp 69,28 triliun. Meski demikian, Ahok mengatakan nilai pagu tersebut masih dapat berubah dalam evaluasi untuk APBD Perubahan.

Ahok menilai Kemendagri salah menafsirkan Pergub APBD 2015. Dirinya tidak terima dengan hasil evaluasi Kemendagri yang hanya menyetujui pagu belanja daerah APBD DKI 2014.

Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) memprotes Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Reydonnyzar Moenek (Donny). Ia menilai Donny telah salah menafsirkan isi pasal 314 UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Tim angket atas Gubernur Ahok menyampaikan hasil investigasinya hari ini. Tim mendapati temuan soal pembahasan RAPBD antara Pemprov dengan DPRD yang hanya bersifat normatif dan tidak dimasukannya hasil pembahasan tersebut dalam e-budgeting.

Kemendagri mendorong Ahok dan DPRD DKI Jakarta dapat membahas APBD 2016 bersama. Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Reydonny Moenek yakin keduanya bisa duduk satu meja pada Mei-Juni mendatang.

Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik mengaku tak menerima undangan Kemendagri untuk pertemuan Pemprov, Kemendagri dan DPRD membahas Rapergub DKI. Kemendagri menegaskan undangan sudah dikirim.

Tim Angket DPRD DKI menepis anggapan bahwa mereka tidak berani memanggil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama. Pemanggilan itu tidak diperlukan karena tim angket sudah punya bukti-bukti kuat.

Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi semula dikenal sebagai pendukung Peraturan Daerah APBD DKI 2015. Namun akhirnya dia menyetujui keputusan DPRD untuk mendorong Peraturan Gubernur untuk menggunakan APBD DKI 2014. Kenapa berubah sikap?