RUU MD3 telah disahkan menjadi Undang-undang lewat rapat paripurna malam ini. Golkar memandang pengesahan ini akan membuka babak baru hubungan antara KIH dengan KMP.

Anggota Fraksi PPP Leni Marlinawati menginterupsi rapat paripurna DPR meminta perhatian terkait kasus miras oplosan di Jawa Barat. Leni meminta UU tentang pelarangan minuman beralkohol dimasukkan Prolegnas prioritas.

Rapat Paripurna dengan agenda pengesahan UU MD3 digelar hari ini. Ada 274 orang anggota DPR yang tak hadir saat bel rapat berbunyi. Padahal ini juga merupakan sidang paripurna penutupan masa sidang‎ I pada 2014-2015 ini.

Akhirnya, Panitia Khusus (Pansus) Revisi UU MD3 telah mengesahkan Revisi UU MD3. Namun pengesahan ini dilakukan tanpa kehadiran DPD.‎

Hari ini Jumat (5/12/2014) Panitia Khusus revisi Undang-undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) mulai menggelar rapat. 

Setelah sempat ditunda, rapat paripurna DPR akhirnya digelar dengan agenda pengesahan Panitia Khusus (Pansus) tentang UU MD3. Rapat hanya digelar 5 menit tanpa ada interupsi.

DPR kembali menggelar rapat paripurna, kali ini pembahasannya soal pengesahan Revisi UU tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) masuk Prolegnas dan menjadi inisiatif DPR. Rapat dihadiri seluruh fraksi dengan jumlah anggota DPR sebanyak 334 orang.

Partai politik di kubu Koalisi Merah Putih berencana menggalang penggunaan hak interpelasi untuk menanyakan kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Kesepakatan damai Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dengan Koalisi Merah Putih (KMP) akan diteken siang ini di gedung DPR. Segera setelah kesepakatan‎ itu ditandatangani, KIH akan bergabung kembali di DPR dalam rapat paripurna.

Mantan Ketum PPP Suryadharma Ali (SDA) menyesalkan sikap Koalisi Indonesia Hebat yang terus menambah tuntutan kesepakatan damai dengan KMP. SDA merasa KMP sudah cukup mengalah.