Fraksi PKS DPR mendorong revisi UU Pilpres. PKS menginginkan kampanye pasangan capres dibatasi.

Revisi UU Pilpres di DPR masih alot. Namun angka moderat untuk Presidential Threshold (PT) Pilpres 2014 diperkirakan pada kisaran angka 15 persen perolehan Pileg 2014.

Badan Legislasi DPR segera memutuskan kelanjutan revisi UU Pilpres pada Kamis (4/4). Jika revisi UU Pilpres jadi direvisi, maka fokusnya adalah menyangkut Presidential Threshold (PT).

4 fraksi di DPR yakni Golkar, PD, PAN, dan PKB menolak revisi UU Pilpres. Apa alasan mereka?

Menjelang revisi UU Pilpres sejumlah fraksi di DPR berbeda pandangan. Sejumlah fraksi mendukung revisi UU Pilpers, beberapa menolak. Perdebatan mengerucut pada Presidential Threshold (PT) alias ambang batas pengajuan capres.

Fraksi Partai Demokrat menjadi salah satu fraksi di DPR yang menolak usulan revisi UU Pilpres. FPD memandang usulan revisi harus untuk kepentingan negara bukan kelompok tertentu.

Syarat pencapresan presidential threshold (PT) yang diatur dalam Undang-undang (UU) Pilpres disebut cukup tinggi. Dengan syarat tersebut, dikhawatirkan tak banyak muncul tokoh alternatif sebagai capres.

Badan Legislasi (Baleg) DPR bersiap mengebut pembahasan revisi UU Pilpres. Diharapkan revisi UU Pilpres tuntas maksimal September 2013.

Revisi UU Pilpres hingga kini belum tuntas. Perbedaan kepentingan masing-masing parpol di DPR membuat revisi UU Pilpres menggantung.

Partai ini didirikan dengan grand design oleh Surya Paloh, yang 43 tahun berkiprah di Partai Golkar dari jabatan yang paling rendah sampai jabatan paling tinggi. Dia tidak pernah ke partai lain. Dia katakan goodbye ke Partai Golkar bukan dengan perasaan sukacita, tentu ada romantisisme di sana.