Tim Advokasi Prabowo-Hatta telah mempersiapkan 2 juta lembar bukti sebagai dasar mengajukan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi (MK). MK mengaku siap untuk mengecek bukti-bukti tersebut.

Tim sukses Prabowo-Hatta menolak pelaksanaan Pilpres 2014 dan akan menempuh jalur hukum ke DKPP dan MK. Ketua MK Hamdan Zoelva kemudian mengapresiasi hal tersebut.

Jumlah perkara sengketa hasil Pileg 2014 di Mahkamah Konstitusi (MK) terus bertambah. Padahal berkas-berkas itu dimasukkan jauh setelah batas waktu yang ditentukan UU.

Mahkamah Konstitusi (MK) sudah memberikan registrasi pada 767 gugatan Pileg 2014. MK diberikan waktu selama 30 hari untuk menyelesaikan perkara tersebut hingga diputus.

Parpol dan caleg DPD diberikan waktu untuk memperbaiki berkas perkara mereka hingga paling lambat pada Kamis (15/5) pukul 23.51 WIB. Bagaimana bila pemohon terlambat mengumpulkan perbaikan?

Dalam rangka menjaga kredibilitas lembaganya, Mahkamah Konstitusi (MK) membentuk Dewan Etik yang bertugas mengawasi seluruh pegawainya. Dewan Etik kini mulai menindaklanjuti laporan yang masuk.

Alih-alih ingin mendapat perhatian, aksi PNS pengadilan di berbagai daerah di Indonesia malah menuai kecaman. PNS yang bertugas sebagai panitera itu dinilai tidak sadar diri jika mereka hanyalah pelayan hakim.

Aksi mogok kerja yang dilancarkan para panitera dari berbagai kantor pengadilan di Indonesia meluas. Kini aksi tersebut telah melibatkan sedikitnya 44 kantor pengadilan.

Hesti Helena Sitorus lolos dari tuntutan 3 tahun penjara karena aksinya sebagai calo PNS. MA hanya memerintahkan Hesti untuk mengembalikan uang sogokan Rp 135 juta!

Kasus hakim selingkuh bukan pertama kali terjadi di Indonesia. Sebelum hakim M Reza dijatuhi sanksi non palu 2 tahun, MA-KY pernah memecat hakim Vica Natalia. Kenapa Reza tidak dipecat?