Polemik KPK-Polri tak kunjung tuntas. Satu-satunya harapan masyarakat saat ini adalah ketegasan Presiden Joko Widodo. Namun Jokowi tampaknya masih ragu, lalu kepada siapa rakyat korban korupsi harus menggantungkan harapan?

Bambang Widjojanto, satu dari empat pimpinan KPK ditetapkan sebagai tersangka, sedangkan tiga sisanya menjadi terlapor di Bareskrim. Hal ini diyakini sebagai upaya kriminalisasi terhadap para pimpinan KPK.

Aliran dukungan untuk KPK tidak hanya datang dari Jakarta melainkan juga daerah-daerah lain di Indonesia. Seperti contohnya para petani yang datang dari Batang, Jawa Tengah.

Sudah saatnya Presiden Joko Widodo diingatkan untuk kembali kepada janji sucinya di saat kampanye Pilpres dulu. Kalau tidak sekarang, kapan lagi Jokowi akan memenuhi janji sucinya untuk tunduk sepenuhnya kepada rakyat dan konstitusi?

Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono sebenarnya tahu jalan keluar persoalan polemik KPK-Polri yang tengah menyandera Presiden Jokowi saat ini. Namun SBY tak mau menemui Jokowi karena tak mau disebut intervensi, SBY tak mau dianggap mengusik Mega?

Di tengah polemik KPK-Polri, Presiden Joko Widodo membentuk tim independen untuk membantu menyelesaikan ketegangan dua penegak hukum tersebut. Tim 9 itu terus mendorong Presiden Jokowi menjaga komitmen dalam pemberantasan korupsi, upaya itu mulai membuahkan hasil.

Pemilu 2019 nanti Pilpres dan Pileg bakal digelar bersamaan, banyak pihak menilai parpol butuh figur kuat sebagai capres untuk memikat pemilih. Mungkinkah Jokowi yang tengah ditekan PDIP saat ini memilih meninggalkan partai banteng moncong putih di last minute jelang Pemilu 2019?

Seluruh pimpinan KPK terancam berurusan dengan pihak kepolisian menyusul upaya kriminalisasi oleh berbagai pihak. KPK menilai Ini saatnya Presiden Joko Widodo turun tangan untuk menghentikan masalah yang membelit KPK.

Puan Maharani boleh saja unjuk gigi menunjukkan koneksi baik dengan petinggi KMP. Namun elite KMP meneruskan langkah merapat ke Joko Widodo.

Pengacara Budi Gunawan mempermasalahkan penetapan status tersangka kliennya karena jumlah pimpinan KPK tidak lengkap. Anggota Komisi III DPR Arsul Sani berujar jumlah pimpinan KPK 5 orang bukanlah suatu keharusan.