Kejaksaan Agung membatalkan mengeksekusi mati 4 terpidana narkoba dengan alasan 4 terpidana itu mengajukan upaya PK. Padahal, menurut MA, PK tidak menghalangi proses eksekusi.

Hotasi Nababan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) hari ini lewat Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Mantan Direktur Utama PT Merpati Nusantara Airlines itu yakin bisa dibebaskan.

Wapres Jusuf Kalla (JK) ikut setuju dengan langkah Hotasi Nababan eks Dirut Merpati yang mengajukan peninjauan kembali (PK). Menurut JK, kebijakan yang dilakukan itu kadang ada juga yang baik. 

Hotasi Nababan tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mantan Direktur Utama PT Merpati Nusantara Airlines tampak didampingi istri, keluarga, dan juga kuasa hukumnya. Ia akan mengajukan peninjauan kembali (PK).

Jaksa Agung HM Prasetyo mengakui banyak hal yang menyebabkan eksekusi hukuman mati tak bisa segera dilaksanakan. Salah satu penyebabnya adalah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal PK berkali-kali.

Kejagung menyebut 5 terpidana mati kasus narkoba akan dieksekusi pada Desember 2014 ini. Kelima terpidana yang dipastikan akan dieksekusi itu merupakan Warga Negara Indonesia (WNI).

Koki pabrik narkoba yang dihukum 15 tahun penjara, Fariz, mengajukan PK.

Kejaksaan Agung siap mengeksekusi mati 64 gembong narkoba setelah grasi yang mereka ajukan ditolak Presiden Joko Widodo. Untuk segera melakukan eksekusi, Kejagung saat ini menunggu Surat Keputusan (SK) resmi penolakan tersebut dari presiden.

Mantan Dirut Indosat Mega Media (IM2) Indar Atmanto dijatuhi hukuman delapan tahun penjara yang mana putusan itu sudah berkekuatan hukum tetap. Ooredoo Group, perusahaan induk Indosat, menyatakan akan terus mendukung langkah Indar.

Kecewa dengan putusan kasasi, keluarga Wawan alias Awinakan mengajukan PK kasus ini. Wawan divonis mati oleh MA karena membunuh Sisca Yofie dengan sadis dan tidak berperikemanusiaan.