Tim 5 yang dibentuk oleh Presiden untuk menyaring Pelaksana Tugas (Plt) KPK dinilai tidak transparan dalam menjaring para kandidat. Hal ini dianggap nama Plt KPK bisa sesuai dengan keinginan Presiden.

Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak agar Kabareskrim Mabes Polri Komjen Pol Susno Duadji dinonaktifkan. Usulan penonaktifan ini diharapkan justru direkomendasikan oleh Inspektorat Pengawasan Umum (Irwasum) Mabes Polri.

Untuk mengisi kekosongan 6 kursi hakim agung, Komisi Yudisial (KY) melakukan seleksi tahap akhir bagi calon hakim agung. Kini, ada 35 orang yang akan diseleksi oleh KY, yang kemudian 18 orang akan diajukan ke DPR.

Untuk mengisi kekosongan 6 kursi hakim agung, Komisi Yudisial (KY) kini melakukan seleksi tahap akhir bagi 35 calon hakim agung. Namun dari penelusuran Mappi dan ICW 25 calon hakim agung bermasalah, dan 5 diantaranya melakukan selingkuh.

Untuk mengisi kekosongan 6 kursi hakim agung, Komisi Yudisial (KY) kini melakukan seleksi tahap akhir bagi 35 calon hakim agung. Namun dari penelusuran Mappi dan ICW, 25 calon hakim agung bermasalah, dan 5 diantaranya melakukan selingkuh.

Untuk mengisi kekosongan 6 kursi hakim agung, Komisi Yudisial (KY) kini melakukan seleksi tahap akhir bagi 35 calon hakim agung. Dari penelusuran Mappi dan ICW 25 calon hakim agung bermasalah, dan  5 diantaranya melakukan selingkuh.

SMS ancaman yang disebut-sebut masuk ke KPK tidak perlu diindahkan. Tim KPK yang sedang mengusut dugaan kasus korupsi Century diimbau tetap bekerja.

Beredarnya kabar ancaman kepada Ketua PPATK Yunus Husein mengundang keprihatinan sejumlah LSM antikorupsi. Rencananya beberapa perwakilan dari LSM antikorupsi akan mendatangi kantor PPATK untuk memberikan dukungan.

ICW meminta Kabareskrim Komjen Pol Susno Duadji segera dinonaktifkan terkait dugaan suap kasus Bank Century. Daripada mengada-ada memeriksa pimpinan KPK,

Tim 5 yang merumuskan nama Plt pimpinan KPK belum rampung menyelesaikan kerjanya. 3 Nama Plt KPK pun belum disetor ke Presiden SBY. Tapi penolakan mulai deras mengalir. Termasuk kalangan civil society.