KPU menerapkan aturan tentang keterwakilan perempuan minimal harus 30 persen di tiap dapil, aturan ini menuai polemik karena sanksi jika tak terpenuhi maka parpol dibatalkan di dapil itu. PKS menyatakan siap jalankan aturan KPU tersebut.

Dalam rapat dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi II DPR banyak mengkritisi peraturan KPU yang banyak berbenturan dengan UU. Komisi II merekomendasikan agar KPU mengubah Peraturan KPU tersebut.

Dalam pasal 19 PKPU yang baru tentang Pencalegan, disebutkan politisi ‘kutu loncat’ yang ingin nyaleg di partai baru, harus mendapatkan surat persetujuan dari parpol asal. Aturan ini menuai polemik, karena bakal menyulitkan politisi itu.

PKPU Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pencalegan, KPU mengatur bahwa kepala desa yang ingin menjadi calon anggota legislatif harus mengundurkan diri. Aturan ini dianggap melawan hukum karena membuat norma baru dari UU.

"Kita sudah surati KPU mempertanyakan perubahan aturan soal tahapan. Alasannya apa tahapan itu berubah? ini tidak pernah ada konsultasi," gugat Ketua Bawaslu Muhammad.

KPU mengubah peraturan tentang tahapan dan jadwal Pemilu nomor 7 Tahun 2012 menjadi nomor 6 Tahun 2013. Perubahan yang berimbas pada mundurnya sejumlah jadwal ini menuai kritik dari DPR. Siapa diuntungkan?

KPU mengubah tahapan Pemilu dengan mengubah Peraturan KPU (PKPU) Nomor 7 Tahun 2012 menjadi PKPU Nomor 6 Tahun 2013. PKPU baru itu tidak saja menimbulkan perubahan tapi tidak sinkron dengan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013.

KPU mengubah tahapan Pemilu dengan mengubah empat kali Peraturan KPU (PKPU). Wakil Ketua Komisi II DPR, Arif Wibowo, mengkritik keras perubahan PKPU itu karena tak dikonsultasikan dengan DPR.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengubah Peraturan KPU (PKPU) Nomor 7 tahun 2012 tentang tahapan Pemilu, menjadi PKPU Nomor 6 Tahun 2013. Menurut ketua KPU Husni Kamil Manik, perubahan itu hanya imbas dari perubahan PKPU sebelumnya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU)ternyata memundurkan jadwal akhir pendaftaran calon anggota legislatif selama 7 hari dari jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengunduran jadwal itu tertuang dengan adanya Perubahan Peraturan KPU (PKPU).