Saksi di sidang terdakwa Hamka Yandhu menyebut nama Paskah Suzetta dan istri Adang Daradjatun, Nunun Nurbaeti. Keduanya diketahui pernah berkumpul dalam acara paguyuban Sunda di sebuah hotel di Jakarta.

Tiga saksi mantan anggota Komisi IX DPR dari Partai Golkar dinilai memberi keterangan bertele-tele dalam persidangan kasus suap pemilihan DGS BI dengan terdakwa Hamka Yandhu. Hakim bahkan mengancam ketiganya bisa dipidana karena memberi keterangan palsu.

Sejumlah saksi yang dihadirkan di Pengadilan Tipikor  mengaku menerima traveller's cheque (TC) di ruangan terdakwa Dudhie Makmun Murod. Padahal dalam dakwaan jaksa, TC dibagikan di ruangan Emir Moeis. Keterangan 'seragam' ini membuat kuasa hukum Dudhie, Amir Karyatin curiga.

Sidang terdakwa kasus dugaan suap pemilihan Deputi Gubernur Senior BI Dudhie Makmun Murod kembali digelar. Saksi yang dihadirkan kali ini mengaku sengaja pindah dari Komisi IV ke Komisi IX hanya untuk memilih Miranda S Goeltom.

Cek perjalanan senilai Rp 9,8 M ke anggota Komisi IX FPDIP atas sepengetahuan Ketua FPDIP Tjahjo Kumolo. Malah tawaran Miranda S. Goeltom itu Tjahjo umumkan di dalam rapat fraksi.

Pak Presiden, ternyata ada baiknya juga Partai Demokrat (PD) gagal mempertahankan 'bulan madu' politik dengan partai-partai lain penyokong persekutuan.

12 politisi Partai Golkar disebut menerima TC senilai Rp 7,3 milyar terkait dukungan terhadap Miranda Goeltom sebagai Deputi Gubernur Senior (DGS) BI. Pemberian uang ini ternyata telah diketahui para anggota fraksi melalui rapat poksi FPG

Politisi Partai Golkar Hamka Yandhu kini menghabiskan hari-harinya di LP Cipinang sebagai terpidana tindak pidana korupsi. Belum lagi usai menjalani hukumannya, Hamka kini tersandung kasus suap dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior (DGS) BI.

Selain menerima cek Rp 600 juta, Paskah Suzetta disebut mengarahkan anggota Fraksi Partai Golkar untuk mendukung Miranda S Goeltom sebagai deputi gubernur senior BI.

Koalisi Anti Korupsi Ayat Rokok (Kakar) melaporkan 3 orang anggota DPR terkait penghilangan ayat 2 pasal 113 UU Kesehatan.