Jelang Pemilihan Legislatid (Pileg) 2014 mendatang, DPD PDIP DKI menggaet Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk bekerjasama. PDIP DKI meminta agar institusi anti korupsi itu memberikan pembekalan kepada para caleg. 

Hakim menilai rekening bank Luthfi Hasan Ishaaq yang berisi miliran rupiah, tidak logis. Sebab dalam LHKPN Luthfi Hasan hanya mencantumkan penghasilan sebagai anggota DPR.

Perkara dugaan suap pengurusan kuota impor daging sapi dengan terdakwa Luthfi Hasan Ishaaq memasuki babak akhir. Mantan Presiden PKS ini akan mendengar putusan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Raja Dangdut Rhoma Irama semakin ngotot untuk mengadu nasib di Pilpres 2014. Meskipun ingin menjadi presiden, Rhoma menganggap pelaporan harta kekayaan atau LHKPN ke KPK hanya pencitraan saja.

Saat ini pelaporan harta kekayaan dari seorang pejabat negara belum bersifat wajib. Padahal adanya data tersebut dapat menjadi bahan publik untuk melakukan pengawasan. 

Banyak Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di KPK yang tidak update. Hal ini dapat terjadi karena tak ada paksaan untuk melakukan pelaporan tersebut.

Tri Yulianto disebut-sebut menerima kucuran dana USD 200 ribu terkait kasus suap di SKK Migas. Saat di konfirmasi, ternyata anggota komisi VII itu belum melaporkan jumlah harta kekayaannya ke KPK sejak 10 tahun lalu.

Jaksa penuntut umum KPK meyakini Luthfi Hasan Ishaaq melakukan pencucian uang. Modusnya dilakukan dengan membelanjakan harta kekayaan yang patut diduga berasal dari tindak pidana.

Eks Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq dituntut 18 tahun penjara dalam perkara korupsi dan pencucian uang. Jaksa membeberkan alasan memberatkan mereka dalam menuntut Luthfi.

Pembacaan surat tuntutan Luthfi Hasan Ishaaq masuk ke perkara pencucian uang. Jaksa merasa tidak masuk akal Luthfi punya miliaran rupiah di rekeningnya jika dibandingkan dengan penghasilan resmi.