"Siapapun yang tahu keberadaan Nunun sebaiknya bekerjasama dan memberikan keterangan kepada KPK. Jika tidak, tentu dapat dijerat pidana berdasarkan pasal 21 dan 22 UU Antikorupsi," kata Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, Denny Indrayana. 

Politisi PKS Mukhamad Misbakhun diberitakan telah mengundurkan diri dari DPR. Namun, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR RI mengaku hingga hari ini belum menerima surat pengunduran diri tersebut.

"Cakak abih, silek takana", itulah sebait peribahasa minang yang artinya kira-kira adalah sadar setelah kejadian. Ibarat panglima perang yang baru ingat strategi jitu setelah perang usai. Menggelikan.

Pembahasan revisi UU Pemilu kian alot. Setelah Fraksi Partai Golkar DPR memaksakan angka Parliamentary Threshold (PT) diatas 5 persen, giliran FPKS mendorong angka PT 5 persen.

Anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Misbakhun akan dipecat dari DPR. Pemecatan Misbakhun tinggal menunggu pengumuman dalan sidang paripurna mendatang.

Anggota FPDIP DPR yang tersangkut kasus suap DGSBI, Dudhie Makmun Murod, akhirnya mundur dari DPR. BK DPR tak perlu memecat Dudhie dari DPR.

Apes! itulah satu kata yang menurut saya dapat mewakili sebuah realitas sosial yang menimpa mantan anggota DPR dari fraksi Keadilan Sejahtera DPR, Arifinto.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengaku prihatin dengan makin terpuruknya citra DPR. PKS pun mengambil inisiatif mengusulkan reformasi total DPR.

Badan Kehormatan (BK) DPR diyakini tidak akan berani memberi hukuman pada wakil rakyat yang berkasus. Alasannya, masing-masing fraksi memiliki kader bermasalah.

Sampai saat ini nasih ada jutaan masyarakat yang belum membayar pajak. Untuk itu pemerintah akan menertibkannya sehingga penerimaan negara naik.