Komisi Yudisial (KY) menjamin tidak ada calon hakim agung yang menjadi titipan pihak tertentu. Proses seleksi akan dilakukan secara transparan.

Itwasum Mabes Polri diimbau untuk bersikap tegas terkait kasus Kabareskrim Komjen Pol Susno Duadji. Itwasum harus mengusut tuntas dugaan pelanggaran yang dilaporkan KPK.

KY diminta untuk tidak terpengaruh terhadap janji atau pemberian dari calon hakim agung yang ingin diloloskan. Alasannya, 25 hakim dari 35 yang diajukan bermasalah.

Pelaporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye pilpres oleh KPU pada masyarakat, dinilai main-main. KPU dituduh tidak serius dalam mempublikasikan dana kampanye pilpres.

ICW tetap menolak Perpu Plt KPK dan segala turunannya. Namun bagaimanapun, bila 3 plt bisa menjadi raja Singa yang sesungguhnya dukungan akan diberikan.

Komisi Yudisial (KY) merespons laporan ICW soal 25 calon hakim agung yang bermasalah. Jika terbukti bersalah, seluruh calon tersebut akan dicoret dari seleksi hakim agung.

3 nama Plt pimpinan KPK rencananya akan diserahkan hari ini, Senin (5/10/2009) kepada Presiden SBY. Jika disetujui, ketiganya diminta untuk tetap menjaga kerahasiaan kasus yang ditangani KPK guna penegakan pemberantasan korupsi.

Tim 5 yang dibentuk oleh Presiden untuk menyaring Pelaksana Tugas (Plt) KPK dinilai tidak transparan dalam menjaring para kandidat. Hal ini dianggap nama Plt KPK bisa sesuai dengan keinginan Presiden.

Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak agar Kabareskrim Mabes Polri Komjen Pol Susno Duadji dinonaktifkan. Usulan penonaktifan ini diharapkan justru direkomendasikan oleh Inspektorat Pengawasan Umum (Irwasum) Mabes Polri.

Untuk mengisi kekosongan 6 kursi hakim agung, Komisi Yudisial (KY) melakukan seleksi tahap akhir bagi calon hakim agung. Kini, ada 35 orang yang akan diseleksi oleh KY, yang kemudian 18 orang akan diajukan ke DPR.