Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) akan memimpin rapat bersama Gubernur Aceh Zaini Abdullah pekan depan. Rapat ini membahas soal Qanun (Peraturan Daerah) yang berlaku khusus di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam.

Mendagri Tjahjo Kumolo mendesak kalangan DPRD DKI Jakarta segera melantik Plt Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Ada satu alasan khusus mengapa Ahok harus segera dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta definitif.

Setiap tahun, pemerintah pusat menggelontorkan Dana Alokasi Khusus (DAK) ke pemda. Sayangnya, anggaran tersebut sering dihabiskan untuk hal-hal tidak penting.

Mendagri Tjahjo Kumolo sepakat dengan usulan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang akan membebaskan nelayan dari retribusi dan pajak pemda.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan kolom agama dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) tak bisa dihilangkan dari kartu. Undang-undang telah 'melindungi' keberadaan kolom agama ini.

KPK sudah melayangkan surat agar seluruh menteri Kabinet Kerja segera menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), namun hanya beberapa yang baru menyerahkan. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo akan menyerahkan Senin (10/11) nanti.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menghentikan sementara proyek pencetakan e-KTP sampai akhir bulan November. Tjahjo mengatakan program itu dalam tahap pembenahan karena paling banyak dikeluhkan.

Sudah sebulan lebih Basuki Thaja Purnama (Ahok) menjadi Pelaksana Tugas (Plt) dan belum juga dilantik sebagai Gubernur DKI. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berharap Ahok segera dilantik agar pemerintahan tak terlalu lama terganggu.

Polemik kolom agama di KTP kembali mengemuka. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memberikan penjelasan terkait polemik tersebut.

Pemerintah tengah mengevaluasi pelaksanaan Qanun Jinayat di Aceh. Evaluasi dilakukan karena adanya keberatan terkait diskriminasi terhadap pemerintah.