Amir Jamaah Ansharut Tauhid (JAT) Abu Bakar Baasyir yang diwakili tim pengacaranya mendaftarkan uji materi pasal-pasal di KUHAP UU No 8 Tahun 81 yang terkait dengan penahanan. Pengacara Baasyir meminta pasal itu dihapus atau direvisi karena dinilai sangat subjektif.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan menolak eksepsi Gubernur Bengkulu non aktif Agusrin M Najamuddin. Alhasil PN Jakpus akan melanjutkan persidangan dugaan korupsi senilai Rp 20,16 Miliar ini.

Beberapa orang ahli akan diajukan tim pengacara untuk menyampaikan kesaksian yang meringankan Susno Duadji. Tapi identitas mereka dirahasiakan dengan tujuan melindungi dari kemungkinan terjadinya aksi teror dan intimidasi.

Setelah 3 hari mendekam di tahanan, mantan Menneg/Kepala Bappenas Paskah Suzetta menempuh upaya hukum. Paskah akan mengajukan praperadilan terhadap KPK.

Saksi ahli yang bersaksi untuk Komjen Susno Duadji menyebut dakwaan jaksa salah. Sebab, jaksa menggunakan pasal 55 KUHP yang mensyaratkan kejahatan  dilakukan bersama-sama. Padahal, jaksa tidak pernah menyebut dengan siapa Susno diduga melakukan korupsi dana pengamanan Pilkada Jabar 2008.

Kuasa hukum Gayus Tambunan dan Milana Anggraeini dalam kasus paspor Sony Laksono, Hotma Sitompoel dilarang menemui kliennya di Lembaga Permasyarakatan Kelas 1 Cipinang. Ia dilarang menjenguk karena datang di hari Minggu alias hari libur.

Terpidana Gayus Tambunan menyatakan jika John Jerome Grice sebagai agen CIA yang membuat paspor  untuknya. Kuasa hukum Gayus, Hotma Sitompul meminta semua pihak tidak kebakaran jenggot dengan pernyataan tersebut.

Mantan Bupati Jembrana, I Gede Winasa ditahan Polda Bali. Dia diduga melakukan korupsi pengadaan pupuk kompos sebesar Rp 2,3 miliar.

Presiden SBY telah menyerahkan 12 instruksi terkait kasus Gayus Tambunan ke Wapres Boediono untuk mengawal intruksi tersebut. Alhasil, penunjukan ini dinilai sebagai pertaruhan kredibilitas Boediono sebagai wakil kepala negara.

MK melanjutkan permohonan uji materil terkait ketentuan Pasal 65 dan Pasal 116 ayat (3) dan (4) dan pasal 165 KUHAP terhadap prinsip yang diatur dalam  UUD  1945. Ahli pidana dari UII Yogyakarta, Muzakir mengatakan bahwa menjadi tersangka sangat menyakitkan karena kebebasan orang menjadi terampas.