Dalam kesaksiannya di Persidangan Tipikor, Wakil Direktur Permai Group, Yulianis, menyebut ada aliran sejumlah dana ke kantong Partai Demokrat (PD). PD langsung menepis adanya aliran dana itu.

Perusahaan M Nazaruddin, Permai Group mengucurkan dana yang tidak sedikit untuk mengawal proyek wisma atlet. Berbagai pihak terkait, kecipratan duit dari perusahaan ini. 

LPSK tengah mengkaji perlindungan tersangka kasus wisma atlet, M Nazaruddin. Satgas Pemberantasan Mafia Hukum menilai perlindungan terhadap Nazaruddin oleh LPSK cukup penting dan perlu juga mengisolasi Nazaruddin dari dunia luar.

Mantan Deputi Penindakan KPK Ade Rahardja membenarkan pengusutan kasus wisma atlet berawal pada kasus proyek pembangunan tol tengah di Surabaya, Jawa Timur.

Partai Demokrat meminta agar Nazaruddin pertama kali diperiksa di KPK. Mereka menilai peranan KPK lebih dominan untuk pertama kali membuka kasus suap Wisma Atlet.

Permai Group ternyata pernah mengucurkan dana ke Partai Demokrat sebanyak dua kali. Namun dana itu tidak jadi dinikmati oleh Partai Demokrat.

Duit ke berbagai pihak dialirkan Permai Group sebelum proyek Wisma Atlet ditenderkan. Seluruh laporan keuangan diketahui oleh istri M Nazaruddin yang duduk sebagai Direktur Keuangan.

Muncul kekhawatiran adanya intervensi kepada Nazaruddin setelah ditangkap di Kolombia. Nazaruddin ditakutkan 'diatur' untuk membuat pengakuan tertentu. Nama tim harus diumumkan.

Uang dari perusahaan milik M Nazaruddin, Permai Grup, mengalir ke sejumlah pihak. Selain ke anggota DPR, Dinas Pekerjaan Umum juga kecipratan.

Menkum Patrialis Akbar mempunyai alasan mengapa buronan KPK Nunun Nurbaetie sulit ditangkap. Menurut dia, berbeda dengan Nazaruddin yang selalu muncul ke publik, Nunun nyaris tak pernah bersuara.