Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengadakan rapat terbatas siang ini. Masalah perbatasan dengan negara tetangga dan bidang hukum menjadi agendanya.

Meski Busyro dan Bambang sudah disiapkan menjadi pimpinan KPK, namun masa jabatan bagi salah satu yang terpilih nanti, masih belum jelas. Pemerintah dan DPR akan membahas masa jabatan pimpinan KPK pengganti Antasari itu 6 September mendatang.

Beraneka masalah terkait organisasi kemasyarakatan (ormas) tidak terlepas dari terlalu banyaknya ormas yang ada di Indonesia. Dari data di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), jumlah ormas resmi mencapai 9 ribu.

UU 8 tahun 1985 tentang Ormas dinilai perlu disesuaikan dengan perkembangan nilai-nilai demokrasi. Pemerintah meminta agar UU itu segera direvisi.

DPR dan pemerintah mengadakan rapat mengenai keberadaan ormas anarkis. Wakil Ketua DPR Pramono Anung dan Priyo Budi Santoso, Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri dan Jaksa Agung Hendarman Supandji, berembuk langsung.

DPR menggelar rapat gabungan dengan jajaran Menkopolhukan membahas anarkisme Ormas. Diharapkan dalam rapat dicapai kesepakatan Pemerintah dengan DPR terkait penertiban ormas yang anarkis.

Kementerian Polhukam menyelenggarakan buka puasa bersama dengan kementerian dan lembaga tinggi negara yang ada di bawah koordinasinya. Tampak hadir sejumlah menteri dan juga para petinggi Polri.

Ketua Pansel KPK Patrialis Akbar memastikan tidak ada sedikit pun intervensi pemerintah atas terpilihnya Bambang Widjojanto dan Busyro Muqoddas sebagai calon pimpinan KPK. Keduanya juga ditegaskan bukan titipan siapa pun.

Ketua Komisi Yudisial (KY) non-aktif Busyro Muqoddas dan praktisi hukum Bambang Widjojanto terpilih sebagai calon pimpinan KPK. Pansel Pimpinan KPK menilai, kedua orang itu paling memenuhi kriteria yang diinginkan.

Menkum HAM Patrialis Akbar dan seluruh anggota Pansel Pimpinan KPK menghadap Presiden SBY untuk menyerahkan 2 nama pimpinan baru KPK terpilih. Setelah dilaporkan ke SBY, 2 nama itu akan diumumkan ke publik.