Heboh kasus pajak Gayus Tambunan, membuat Mahkamah Agung (MA) berencana membuat Pengadilan Pajak di sejumlah provinsi di tanah air. Agar prosesnya lancar, MA jalin kesepakatan dengan Kementrian Keuangan (Kemenkeu) dan Komisi Yudisial (KY).

Pemerintah dan DPR sepakat untuk memperpanjang masa jabatan komisioner Komisi Yudisial (KY) periode 2005-2010 hingga komisioner baru terpilih. Perpanjangan itu dilatarbelakangi sepinya peminat KY.

Perpanjangan masa jabatan komisioner KY harus dilakukan dengan penerbitan perppu. Sebab, memperpanjang masa jabatan berarti mengubah undang-undang yang mengatur tentang masa jabatan.

MenkumHAM Patrialis Akbar menyatakan pemerintah cenderung menggunakan keppres sebagai payung hukum perpanjangan masa jabatan komisioner KY periode 2005-2010. Perpanjangan dilakukan sampai komisioner periode berikutnya terpilih.

Komisi III (Hukum) DPR dan pemerintah sepakat untuk memperpanjang masa jabatan komisioner KY hingga komsioner periode baru terpilih. Kesepakatan ini dilakukan menyusul molornya waktu penyeleksian komisioner karena sepinya peminat.

Panitia Seleksi Komisioner Komisi Yudisial (Pansel KY) hingga saat ini masih dalam tahap perekrutan. Padahal masa jabatan Komisioner KY periode ini akan berakhir pada 2 Agustus 2010.

Komisi Yudisial (KY) masih membuka lowongan calon anggotanya. Hingga 16 Juli 2010, para pelamar jumlahnya baru mencapai 137 orang.

Kemenkeu menggandeng Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) untuk membantu melakukan pembinaan dan pengawasan hakim pengadilan pajak.

Setelah mengusulkan untuk memanggil Kapolri, PPP juga minta agar Jaksa Agung dihadirkan pada masa kerja Komisi III yang singkat ini. Kedatangan Jaksa Agung dianggap penting untuk mengklarifikasi isu-isu yang berkembang saat ini.

Kekuasaan yang tanpa pengawasan cenderung korup. Hal inilah yang mendasari gagasan diperlukannya lembaga yang mengawasi hakim Mahkamah Konstitusi (MK).