Kemendagri menegaskan bahwa Permendagri No 26/2010 tentang pemberian senjata api bagi Satpol PP justru lebih baik dari aturan sebelumnya. Pihak Kemendagri pun meminta agar tidak sembarang mengecam aturan baru ini.

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso meminta kepada Komisi II DPR untuk mengecek tender senjata api Satpol PP. Pasalnya Priyo mendengar kabar miring sudah ada tender senjata api sekalipun keputusan Mendagri mempersenjatai Satpol PP masih kontroversial.

DPR mendesak pemerintah mencabut Permen No 26 Tahun 2010 yang mengatur fasilitas senjata api untuk Satpol PP. Keputusan Pemerintah sangat ceroboh tanpa kesepakatan dengan DPR.

Mendagri Gamawan Fauzi menjamin pemberian senjata api bagi Satpol PP bukan untuk digunakan sembarangan. Senpi akan dipakai guna menegakkan peraturan daerah.

"Menurut saya tidak perlu lah," cetus mantan Wapres Jusuf Kalla, mengomentari Permendagri yang mengatur izin Satpol PP bersenpi. Hapus saja Pak?

Belum hilang dalam ingatan kita akan keberingasan petugas satpol-PP dalam tragedi Tanjung Priok yang lalu, kini kita mendengar berita terbaru bahwa mereka akan diberikan senpi lewat sebuah peraturan menteri no. 26 tahun 2010.

Mempersenjatai Satpol PP dengan senjata berapi (senpi) dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) dinilai sebagai ide ngawur. Belum dipersenjatai saja Satpol PP seringkali menindas rakyat kecil.

Pemerintah sudah membekukan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang membolehkan Satpol PP membawa senjata api. Komisi II akan memanggil Mendagri Gamawan Fauzi untuk mengklarifikasi aturan itu.

Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Imam Budi Supeno enggan berkomentar banyak soal aturan Satpol PP bersenpi. Namun dia menyatakan prosedur untuk memegang senpi sangat ketat. Imam mengaku dirinya saja tak memegang senpi.

Meski peluang untuk mempersenjatai Satpol PP dengan senjata gas air mata dan senjata bepeluru hampa  itu dibuka oleh PP No 6/2010, namun Menteri Dalam Negeri berharap agar senjata itu tidak diberikan saat ini.