Gubernur DKI Jakarta Jokowi menjelaskan kembali mengenai lelang jabatan di depan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), termasuk lurah dan camat. Jokowi pun gusar mengapa banyak yang mengkhawatirkan lelang jabatan ini.

"Pak Mulyadi itu ternyata sudah empat bulan menunggak tidak membayar biaya sewa ke pengurus Rusun Marunda," ujar pengurus rusun yang enggan disebutkan namanya kepada Detik di Rusun Marunda, kemarin.

Pemprov DKI akan melakukan pemutihan di tower Pari rusun Marunda, Jakarta Utara.Hal ini terkait maraknya sewa menyewa yang dilakukan pemilik unit di rusun tersebut. Pengurus rusun diminta untuk mendata pemilik di rusun tersebut.

Lurah Warakas Mulyadi seharusnya tidak sulit membayar uang sewa rusunnya di Marunda Rp 159 ribu per bulan. Apalagi melihat uang diterimanya sebesar Rp 1,25 juta per bulan dari rumah di rusunnya yang dikontrakkan ke orang lain. Benarkah Begitu?

Rancangan Undang-Undang (RUU) Tabung Perumahan Rakyat (Tapera) menurut rencana disahkan Juni tahun ini. Namun sepertinya rencana tersebut akan molor.

Lurah Warakas Mulyadi diketahui memiliki rumah di Rusun Marunda. Rumah subsidi itu tidak ditinggali Mulyadi, melainkan dikontrakkan lagi ke orang lain.

Walau dibantah Mulyadi, Kepala UPT Rusun Wilayah I Dinas Perumahan dan Gedung DKI Jakarta, Jati Waluyo, membenarkan Lurah Warakas itu punya 1 rumah di Rusun Marunda. Unit itu berada di tower Pari Blok A Unit 120. Seperti apa bentuknya?

 Pemberian sanksi, diserahkan ke Badan Kepegawaian Daerah.

Lurah Mulyadi Batal Mbalelo Pada Jokowi

Lurah Warakas Mulyadi bisa bersilat lidah dan membantah memiliki rusun di Marunda. Tetapi fakta membuktikan, sang lurah punya satu unit rusun di Blok Pari.